TIMESINDONESIA, BANDUNG – Program kepesertaan BPJS Kesehatan gratis dari Bupati Bandung HM Dadang Supriatna diakui telah membuat angka cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Bandung meningkat cukup signifikan.
Hingga akhir Oktober 2022, UHC Kabupaten Bandung sudah mencapai 95,5 persen dari 3.633.437 jiwa penduduk. Artinya sebanyak 3.469.932 jiwa penduduk Kabupaten Bandung resmi terdaftar peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Penambahan pesertanya mencapai 207.170 jiwa sampai Oktober 2022 ini, sehingga UHC Kabupaten Bandung sudah mencapai 95,5 persen," kata Asisten Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Kabupaten Bandung, Marlan kepada TIMES Indonesia, Minggu (30/10/2022).
UHC merupakan cakupan kepesertaan Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memastikan minimal 95% dari total jumlah penduduk telah mendapatkan akses finansial terhadap pelayanan kesehatan dengan mendaftarkan dirinya atau didaftarkan menjadi peserta JKN.
Marlan mengakui peningkatan angka UHC juga dipicu oleh program Bupati Bandung Dadang Supriatna yang memberikan kepesertaan BPJS Kesehatan gratis.
"Betul, penambahan kepesertaan BPJS ini juga dipengaruh oleh kebijakan Pak Bupati yang memberikan kepesertaan BPJS Kesehatan kepada kalangan ustaz, ustazah, kepada para guru ngaji, guru honorer, kepada Ketua RT/RW dan anggota Linmas," ungkap Marlan.
Marlan berharap dengan tercapainya UHC ini bisa mengubah pola hidup masyarakat dan mengurangi angka kesakitan di Kabupaten Bandung
Pemerintah Pusat menerbitkan UU Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU tersebut mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk, termasuk JKN melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Dalam rangka memberikan perlindungan kepada satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, Bupati Bandung Dadang Supriatna juga memberikan bantuan sosial berupa kepesertaan BPJS Kesehatan gratis bagi tenaga linmas.
Hal ini juga merupakan salah satu upaya mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bandung yakni terwujudnya masyarakat kabupaten yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (Bedas).
Program BPJS Kesehatan gratis ini merupakan janji kampanye Dadang Supriatna di Pilbup Bandung 2020.
Setelah dilantik menjadi Bupati bandung, bantuan sosial diberikan kepada 17.600 Ketua RT, 4.200 Ketua RW, 5.600 Hansip dan 17.000 guru ngaji di Kabupaten Bandung.
Tak lupa Dadang Supriatna mengapresiasi pihak-pihak terkait dalam membantu Pemerintah Kabupaten Bandung mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.
Dalam berbaai kesempatan saat bertatap muka dengan para guru ngaji, Bupati Bandung Dadang Supriatna kerap berdialog dan bertanya kepada mereka apakah sudah menerima uang insentif guru ngaji yang ditransfer melalui rekening masing-masing, para guru ngaji pun serentak menjawab sudah.
Seperti di Kecamatan Nagreg tercatat ada 280 guru ngaji dari 17.000 guru ngaji se-Kabupaten Bandung yang menerima insentif. Sementara saat ini total guru ngaji di Kabupaten Bandung mencapai 23.000 orang dan Pemerintah Kabupaten Bandung sudah menganggarkan Rp 109 miliar untuk bantuan insentif guru ngaji.
Bupati Bandung mengatakan, uang insentif guru ngaji yang disalurkan kepada para ustadz/ustadzah itu tanpa ada potongan, setelah uang sebesar Rp 350.000/guru ngaji ditransfer ke rekening masing-masing.
“Para guru ngaji juga mendapatkan asuransi Rp 42 juta, disaat meninggal dunia. Kita berusaha untuk memperhatikan guru ngaji,” kata Kang DS sapaan Dadang Supriatna.
Kang DS mengatakan dirinya lebih memperhatikan nasib guru ngaji karena ada pengalaman yang memprihatinkan dialami ustadz yang notabene guru ngaji.
“Saat sakit dan dibawa ke rumah sakit, ustadz tersebut tak punya uang untuk berobat. Sekarang tak bingung lagi, begitu sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan, para guru ngaji sudah diberi kesempatan mendapatkan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Tetapi kita berdoa saja, semoga semuanya sehat dan dipanjangkan umur,” tutur Bupati Bandung. (*)
