Peningkatan pembiayaan kesehatan di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang seperti Bangladesh, sebagian besar dapat dikaitkan dengan meningkatnya permintaan akan layanan perawatan kesehatan. Terbukti, telah terjadi perluasan yang signifikan dalam pendanaan publik yang dialokasikan untuk sektor kesehatan di Bangladesh, dengan tujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk menguji dampak dari pengeluaran layanan kesehatan terhadap hasil kesehatan, khususnya berfokus pada penurunan angka kematian dan penularan berbagai penyakit menular. Sebanyak 30 tahun data (1990-2019) di sektor kesehatan Bangladesh dikumpulkan dari berbagai sumber nasional dan internasional. Model Vector Autoregression dengan Variabel Eksogen (VARX) digunakan untuk menentukan dampak dari pengeluaran perawatan kesehatan terhadap hasil kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran kesehatan per kapita dan jumlah dokter menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap angka harapan hidup dan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, anggaran tahunan pemerintah untuk sektor kesehatan dan jumlah dokter memiliki dampak positif yang signifikan dalam menurunkan kematian akibat penyakit Difteri, Kolera, Tuberkulosis, dan Malaria. Dalam rangka mengembangkan sistem kesehatan yang berkelanjutan di negara ini, sangat penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan alokasi dana kesehatan yang cukup dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Artikel ini dipublikasikan pada 2024 di jurnal NCBI
Pertemuan Tingkat Tinggi PBB tentang Cakupan Kesehatan Universal (UHC) akan berlangsung pada 21 September 2023, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada negara-negara dan pemangku kepentingan untuk menghidupkan kembali kemajuan menuju UHC—memberikan "kesehatan untuk semua" dan menciptakan sistem kesehatan yang tangguh dan adil di negara-negara. Terlepas dari banyak janji, bersama dengan Deklarasi Politik PBB 2019, terlalu banyak negara yang tidak memiliki cakupan kesehatan universal atau pendanaan jangka panjang yang dapat diandalkan untuk penguatan sistem kesehatan. Apakah UHC tujuan atau aspirasi yang harus terus diperjuangkan?. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di jurnal The Lancet
Selama beberapa waktu terakhir, anggaran yang dialokasikan oleh pengeluaran kesehatan pemerintah Filipina (pengeluaran kesehatan masyarakat; PHE) terus meningkat, tetapi hasil kesehatan yang diinginkan bagi penduduk Filipina meninggalkan banyak hal yang diinginkan jika dilihat secara historis. Studi ini menjelaskan bagaimana PHE per kapita di Filipina dikondisikan oleh serangkaian faktor berdasarkan data deret waktu dari 1960 hingga 2019. Untuk mencapai hal ini, model lag terdistribusi autoregresif dengan komponen model koreksi kesalahan dirancang untuk memperkirakan dinamika jangka panjang dan jangka pendek. Berdasarkan hasil, pendapatan, populasi pemuda, industrialisasi, dan hasil kesehatan yang dipilih secara signifikan mempengaruhi PHE. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di SAGE Journals.
Universal Health Coverage (UHC) adalah salah satu strategi terpenting yang diadopsi oleh negara-negara dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai UHC, pemerintah membutuhkan keterlibatan sektor swasta. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan sektor swasta dalam mencapai cakupan kesehatan universal. Memanfaatkan pengalaman dari berbagai negara, tantangan dan hambatan, fasilitator, alasan, dan tujuan dianalisis dan diklasifikasikan. Investigasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan keterlibatan sektor swasta dan sinergi organisasi dalam mencapai UHC oleh pembuat kebijakan dan perencana. Artikel ini dipublikasikan pada 2024 di jurnal NCBI
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah berjalan sejak 2014. Pemerintah Indonesia telah menjalankan 10 tahun JKN dengan berbagai tantangan dan keberhasilannya. Keberhasilan yang paling dibanggakan adalah dengan adanya JKN, masyarakat Indonesia mencapai target cakupan, dimana masyarakat memiliki jaminan kesehatan sehingga dipastikan memperoleh perlindungan keuangan pada saat sakit. Namun, dibalik itu tantangan yang paling menarik untuk menjadi rencana tindak lanjut adalah akses ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, belum semua masyarakat Indonesia dapat mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan karena keterbatasan fasilitas kesehatan di setiap daerah. Daerah dengan kondisi geografis yang ekstrim akan menyulitkan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan. Sehingga, dari sisi pemerataan (equity) pelayanan kesehatan terutama di daerah dengan kondisi geografis ekstrem belum dapat menikmati manfaat dari JKN ini. Berbagai hasil pelaksanaan JKN telah banyak digambarkan dalam berbagai kesempatan baik seminar maupun artikel. Berikut ini artikel yang menggambarkan hasil pelaksanaan JKN di Indonesia.
Sistem kesehatan adalah entitas yang kompleks. Sistem kesehatan Meksiko mencakup sektor swasta dan publik, dan subsistem yang menargetkan populasi yang berbeda berdasarkan kriteria korporatis. Kurangnya kesatuan dan konsekuensinya dapat dipahami dengan lebih baik dengan menggunakan dua konsep, yaitu segmentasi dan fragmentasi. Kedua konsep ini mengungkapkan mekanisme dan strategi yang menghambat kemajuan menuju universalitas dan kesetaraan di Meksiko dan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah lainnya. Segmentasi mengacu pada pemisahan populasi berdasarkan posisi di pasar tenaga kerja. Fragmentasi mengacu pada institusi, dan aspek keuangan, tingkat layanan kesehatan, sistem layanan negara, dan model organisasi. Elemen-elemen ini menjelaskan alokasi sumber daya yang tidak merata dan paket layanan kesehatan yang ditawarkan oleh setiap institusi kepada penduduknya. Artikel ini dipublikasikan pada 2024 di jurnal Springer Link
Undang-undang kesehatan yang baru telah diperkenalkan di Indonesia, sebuah negara dengan populasi 278 juta jiwa dan berbagai beban kesehatan-backlog penyakit menular, malnutrisi, dan kematian ibu, penyakit tidak menular yang meningkat dengan cepat, dan penyakit baru yang muncul akibat globalisasi. Undang-undang ini, yang dikenal sebagai UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diberlakukan setelah Rencana Transformasi Kesehatan Indonesia, yang mencakup enam pilar utama: transformasi layanan kesehatan primer, layanan kesehatan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, dan teknologi kesehatan. Karena sangat penting untuk mengakui komitmen pemerintah Indonesia dalam mentransformasi sistem kesehatan dan menyelesaikan masalah-masalah yang mendesak dalam sistem kesehatan di Indonesia, termasuk kesenjangan dalam akses kesehatan, tenaga kerja, dan kapasitas, UU Kesehatan telah memicu perdebatan publik yang kontroversial, yang dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kebijakan kesehatan saat ini. Artikel ini dipublikasikan pada 2024 di jurnal The Lancet
Peningkatan pengeluaran perawatan kesehatan di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang seperti Bangladesh, sebagian besar dapat dikaitkan dengan meningkatnya permintaan akan layanan kesehatan. Terbukti, telah terjadi perluasan yang signifikan dalam pendanaan publik yang dialokasikan untuk sektor kesehatan di Bangladesh, dengan tujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak dari pengeluaran layanan kesehatan terhadap hasil kesehatan, secara khusus berfokus pada penurunan angka kematian dan penularan berbagai penyakit menular. Sebanyak 30 tahun data (1990-2019) tentang sektor kesehatan Bangladesh dikumpulkan dari berbagai sumber nasional dan internasional. Artikel ini dipublikasikan pada 2024 di jurnal Science Direct
Banyak pemerintah telah memperkenalkan skema asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin untuk menyelamatkan mereka dari pengeluaran kesehatan yang besar. Rumah sakit swasta memainkan peran kunci di India, karena jumlahnya yang signifikan dalam layanan perawatan sekunder dan tersier. Rumah sakit swasta harus mendanai infrastruktur dan gaji staf mereka dari pendapatan tahun sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan uang yang diterima oleh tempat tidur rumah sakit perguruan tinggi kedokteran swasta melalui pasien skema asuransi pemerintah dan pasien yang membayar secara pribadi. Artikel ini dipublikasikan pada 2024 di jurnal Taylor and Francis Online
Website Terkait
 |
Mutupelayanankesehatan.net |  |
pendidikankedokteran.net |
 |
Manajemenrumahsakit.net |  |
Kesehatan-ibuanak.net |
 |
Filantropikesehatan.net |  |
Manajemencovid.net |
 |
Bencana-kesehatan.net |  |
Jpg-indonesia.net |
 |
Manajemen-pembiayaankesehatan.net |  |
Diabetes-indonesia.net |
 |
Sistemkesehatan.net |  |
Industri-obat-alkes.net |
 |
Chpm.fk.ugm.ac.id |
