Salam Jumpa Bapak/Ibu Pemerhati Manajemen Pembiayaan Kesehatan. K ami sajikan beberapa Artikel/ Jurnal/ Berita dan Agenda sebagai berikut.

9th Biennial Scientific Meeting (BSM) InaHEA 2026

9th Biennial Scientific Meeting (BSM) InaHEA 2026, merupakan forum ilmiah yang diselenggarakan oleh Indonesian Health Economics Association (InaHEA) bersama Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman dengan tema "From Evidence to Action: Digital-Driven Efficiency for Resilient and Sustainable Health System”. Acara ini berlangsung pada 23-25 Juli 2026 di Laboratorium Terpadu Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSOED, Purwokerto. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai ajang pertukaran pengetahuan dan memperkuat kolaborasi lintas disiplin guna mentransformasi bukti ilmiah menjadi kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi dan ketahanan sistem kesehatan nasional. Kegiatan mengundang berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, praktisi kesehatan, hingga mahasiswa untuk terlibat langsung dalam diskusi strategis mengenai ekonomi kesehatan. Rangkaian acara akan dilaksanakan melalui berbagai metode, mulai dari workshop pra-BSM, sesi keynote speaker, diskusi pleno, hingga presentasi oral hasil penelitian. Melalui integrasi teknologi digital dan inovasi berbasis data yang dibahas dalam pertemuan ini, diharapkan tercipta solusi nyata yang mendukung tercapainya cakupan kesehatan semesta yang lebih berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia.

SELENGKAPNYA 

Cakupan Asuransi Kesehatan, Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan, dan Perlindungan Finansial di Kalangan Penyandang Disabilitas di Indonesia

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), skema asuransi kesehatan nasional wajib di Indonesia dan sistem pembayar tunggal terbesar di dunia, belum dievaluasi secara mendalam terkait jangkauan dan efektivitasnya di kalangan penyandang disabilitas, yang seringkali memiliki kebutuhan layanan kesehatan yang lebih besar. Penelitian ini mengevaluasi cakupan JKN serta hubungannya dengan pemanfaatan layanan kesehatan dan perlindungan finansial bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Terdapat kesenjangan yang besar dalam cakupan asuransi kesehatan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan perlindungan finansial bagi penyandang disabilitas, guna memastikan perawatan yang adil dan komprehensif.

SELENGKAPNYA 

Pendanaan Publik dan Pengembangan Sistem Kesehatan

Penelitian ini mengkaji hubungan antara pendanaan layanan kesehatan publik dan pengembangan infrastruktur layanan kesehatan dalam sistem layanan kesehatan universal (tipe Beveridge). Dengan berfokus pada Italia selama periode 2000–2023, analisis ini membandingkan sektor layanan kesehatan publik dan swasta terakreditasi dengan meneliti perubahan tahunan dalam jumlah rumah sakit dan tempat tidur yang tersedia, yang digunakan sebagai indikator kapasitas infrastruktur layanan kesehatan. Model Regresi Seemingly Unrelated (SUR) yang kokoh digunakan, bersama dengan variabel dummy yang menangkap dampak pandemi COVID-19. Mengingat sifat data yang bersifat observasional, analisis empiris ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan statistik, bukan untuk menetapkan hubungan sebab-akibat. Temuan menunjukkan bahwa peningkatan pendanaan publik berkorelasi positif dengan perubahan jumlah rumah sakit publik, sedangkan tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara pendanaan publik dan perubahan jumlah rumah sakit swasta terakreditasi. Hasil ini menunjukkan bahwa pendanaan publik lebih erat kaitannya dengan pengembangan infrastruktur kesehatan di sektor publik daripada di sektor swasta terakreditasi.

SELENGKAPNYA 

Keadilan dalam Pendanaan Kesehatan

Paket Pelayanan Kesehatan Esensial (EPHS) Somalia menyediakan intervensi kesehatan dasar, terutama untuk kesehatan ibu dan anak. Namun, keberhasilannya bergantung pada pendirian yang adil di seluruh wilayah dan program. Pendanaan kesehatan Somalia didominasi oleh donor eksternal dan pengeluaran langsung rumah tangga yang tinggi, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa sumber daya mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan penduduk. Peneliti menganalisis pendanaan EPHS dari tahun 2021 hingga 2026 berdasarkan bidang program dan wilayah untuk menilai apakah alokasi tersebut mencerminkan kebutuhan kesehatan dan tujuan kesejahteraan. Lebih dari 90% dana EPHS selama periode ini berasal dari donor internasional, sementara kontribusi pemerintah kurang dari 10%.

SELENGKAPNYA 

Ketika Perekonomian Melambat, Mengapa Kesehatan Tetap Menjadi Investasi Penting?

Pelemahan nilai tukar rupiah, tekanan terhadap pasar keuangan, serta menurunnya kinerja investasi dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali memunculkan pertanyaan mengenai prioritas belanja publik di Indonesia. Dalam situasi ekonomi yang tidak diharapkan, sektor kesehatan sering dianggap sebagai beban fiskal yang perlu dikendalikan. Padahal, sistem kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pelayanan medis, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan produktivitas tenaga kerja, ketahanan sosial, dan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Studi Darvas dkk. (2018) menunjukkan bahwa sistem kesehatan memiliki dampak makroekonomi yang luas, mulai dari pengaruh terhadap produktivitas pekerja, partisipasi angkatan kerja, hingga ketimpangan sosial dan pengeluaran fiskal. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa pemotongan belanja kesehatan secara agresif pada masa krisis justru dapat memperlambat perlambatan ekonomi dan meningkatkan ketimpangan akses layanan kesehatan. Dalam konteks Indonesia, temuan ini menjadi pengingat bahwa efisiensi pembiayaan kesehatan tidak semata-mata berarti pengurangan biaya, tetapi juga memastikan investasi kesehatan tetap mampu menjaga kualitas sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global.

SELENGKAPNYA 

Dampak Pengeluaran Kesehatan Terhadap Cakupan Kesehatan Universal

Seri webinar ini mengangkat pertanyaan mendasar tentang “sesuatu yang salah” dalam kebijakan pendanaan kesehatan di Indonesia yang selama ini terasa namun belum sepenuhnya terurai. Dalam situasi di mana berbagai pemangku kepentingan—dari rumah sakit hingga tenaga kesehatan menghadapi keterbatasan sumber dana, diskusi ini menjadi semakin relevan dan mendesak. Stagnasi pengeluaran kesehatan yang bertahan di kisaran 3% dari PDB selama lebih dari satu dekade menunjukkan adanya permasalahan struktural yang perlu ditelaah secara kritis. Terlebih lagi, kerangka regulasi utama seperti UU SJSN 2004 dan UU BPJS 2011 dinilai memiliki pengaruh besar, namun belum menyentuh dalam reformasi terbaru sektor kesehatan. Melalui seri ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif sekaligus gagasan solusi untuk memperbaiki arah kebijakan pendanaan kesehatan di Indonesia. Kegiatan ini terbuka umum untuk dan diadakan selama Mei 2026.

LAPORAN 

Seri webinar ini mengangkat pertanyaan mendasar tentang “sesuatu yang salah” dalam kebijakan pendanaan kesehatan di Indonesia yang selama ini terasa namun belum sepenuhnya terurai. Dalam situasi di mana berbagai pemangku kepentingan—dari rumah sakit hingga tenaga kesehatan menghadapi keterbatasan sumber dana, diskusi ini menjadi semakin relevan dan mendesak. Stagnasi pengeluaran kesehatan yang bertahan di kisaran 3% dari PDB selama lebih dari satu dekade menunjukkan adanya persoalan struktural yang perlu ditelaah secara kritis. Terlebih, kerangka regulasi utama seperti UU SJSN 2004 dan UU BPJS 2011 dinilai memiliki pengaruh besar, namun belum tersentuh dalam reformasi terbaru sektor kesehatan. Melalui seri ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif sekaligus gagasan solusi untuk memperbaiki arah kebijakan pendanaan kesehatan di Indonesia.  Kegiatan ini terbuka untuk umum dan digelar selama Mei 2026.

TOR SELENGKAPNYA   REPORTASE 1a   REPORTASE 1B   REPORTASE 1C

Reportase Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh

Kota Sungai Penuh, 30 April 2026 | FK-KMK-Kota Sungai Penuh. Pendampingan tata kelola program kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh fokus pada kesesuaian Renja PD tahun 2027 dengan Permendagri 86 tahun 2017, review Renstra PD tahun 2025–2029 dengan Inmendagri 2 tahun 2025, serta mendalami kerangka konsep tata kelola program kesehatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan pendampingan tata kelola program kesehatan yang telah berjalan sejak 2019, dengan keterlibatan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai mitra pendamping sejak tahun 2020 hingga saat ini. Pada tahun 2026, UGM berkesempatan mendapat empat lokus pendampingan mencakup di empat provinsi, salah satunya adalah Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Dalam kegiatan ini, paparan utama disampaikan oleh Ketua Tim Pendamping lokus Kota Sungai Penuh, Agus Salim, MPH, yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas perencanaan daerah agar dokumen Renja PD tersusun secara sistematis, terarah, berbasis bukti (evidence-based), serta selaras dengan regulasi nasional yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Cakupan Kesehatan Universal

Hitung Mundur Menuju 2030: Reformasi Pembiayaan Kesehatan yang Diupayakan untuk Cakupan Kesehatan Semesta

Negara-negara di Wilayah Afrika anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tertinggal dalam upaya global menuju cakupan kesehatan universal (UHC), yang merupakan komponen inti dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Seiring mendekatinya target tahun, sangat penting untuk memulai reformasi pembiayaan kesehatan yang sedang berlangsung dan yang direncanakan di negara-negara tersebut guna mencapai jalur mereka menuju UHC. Peneliti mengkaji reformasi pembiayaan kesehatan yang sedang berlangsung dan direncanakan di Wilayah Afrika WHO serta mendorongnya bagi UHC.

SELENGKAPNYA

ARSIP PENGANTAR