Salam Jumpa Bapak/Ibu Pemerhati Manajemen Pembiayaan Kesehatan. Kami sajikan beberapa Artikel/ Jurnal/ Berita dan Agenda sebagai berikut.

Segmentasi dan Fragmentasi Sistem Kesehatan untuk Mencapai Cakupan Kesehatan Universal

Sistem kesehatan adalah entitas yang kompleks. Sistem kesehatan Meksiko mencakup sektor swasta dan publik, dan subsistem yang menargetkan populasi yang berbeda berdasarkan kriteria korporatis. Kurangnya kesatuan dan konsekuensinya dapat dipahami dengan lebih baik dengan menggunakan dua konsep, yaitu segmentasi dan fragmentasi. Kedua konsep ini mengungkapkan mekanisme dan strategi yang menghambat kemajuan menuju universalitas dan kesetaraan di Meksiko dan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah lainnya. Segmentasi mengacu pada pemisahan populasi berdasarkan posisi di pasar tenaga kerja. Fragmentasi mengacu pada institusi, dan aspek keuangan, tingkat layanan kesehatan, sistem layanan negara, dan model organisasi. Elemen-elemen ini menjelaskan alokasi sumber daya yang tidak merata dan paket layanan kesehatan yang ditawarkan oleh setiap institusi kepada penduduknya. Artikel ini dipublikasikan pada 2024 di jurnal Springer Link

SELENGKAPNYA

Undang-Undang Kesehatan yang Baru di Indonesia: Pelajaran untuk Tata Kelola dan Legislasi Kesehatan yang Demokratis

Undang-undang kesehatan yang baru telah diperkenalkan di Indonesia, sebuah negara dengan populasi 278 juta jiwa dan berbagai beban kesehatan-backlog penyakit menular, malnutrisi, dan kematian ibu, penyakit tidak menular yang meningkat dengan cepat, dan penyakit baru yang muncul akibat globalisasi. Undang-undang ini, yang dikenal sebagai UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diberlakukan setelah Rencana Transformasi Kesehatan Indonesia, yang mencakup enam pilar utama: transformasi layanan kesehatan primer, layanan kesehatan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, dan teknologi kesehatan. Karena sangat penting untuk mengakui komitmen pemerintah Indonesia dalam mentransformasi sistem kesehatan dan menyelesaikan masalah-masalah yang mendesak dalam sistem kesehatan di Indonesia, termasuk kesenjangan dalam akses kesehatan, tenaga kerja, dan kapasitas, UU Kesehatan telah memicu perdebatan publik yang kontroversial, yang dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kebijakan kesehatan saat ini. Artikel ini dipublikasikan pada 2024 di jurnal The Lancet

SELENGKAPNYA

Pengaruh Belanja Kesehatan terhadap Status Kesehatan Masyarakat

Peningkatan pengeluaran perawatan kesehatan di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang seperti Bangladesh, sebagian besar dapat dikaitkan dengan meningkatnya permintaan akan layanan kesehatan. Terbukti, telah terjadi perluasan yang signifikan dalam pendanaan publik yang dialokasikan untuk sektor kesehatan di Bangladesh, dengan tujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak dari pengeluaran layanan kesehatan terhadap hasil kesehatan, secara khusus berfokus pada penurunan angka kematian dan penularan berbagai penyakit menular. Sebanyak 30 tahun data (1990-2019) tentang sektor kesehatan Bangladesh dikumpulkan dari berbagai sumber nasional dan internasional. Artikel ini dipublikasikan pada 2024 di jurnal Science Direct

SELENGKAPNYA

Studi tentang Skema Cakupan Kesehatan Universal di India - Penghambat Rumah Sakit Swasta

Banyak pemerintah telah memperkenalkan skema asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin untuk menyelamatkan mereka dari pengeluaran kesehatan yang besar. Rumah sakit swasta memainkan peran kunci di India, karena jumlahnya yang signifikan dalam layanan perawatan sekunder dan tersier. Rumah sakit swasta harus mendanai infrastruktur dan gaji staf mereka dari pendapatan tahun sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan uang yang diterima oleh tempat tidur rumah sakit perguruan tinggi kedokteran swasta melalui pasien skema asuransi pemerintah dan pasien yang membayar secara pribadi. Artikel ini dipublikasikan pada 2024 di jurnal Taylor and Francis Online

SELENGKAPNYA

Metode Inovatif untuk Menentukan Efisiensi Belanja Kesehatan Sangat Dibutuhkan

Ambang batas efektivitas biaya memiliki peran penting dalam ekonomi kesehatan. Ambang batas ini digunakan oleh para peneliti, penyedia layanan kesehatan, dan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi efisiensi pengeluaran layanan kesehatan, memprioritaskan investasi, dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Jenis ambang batas efektivitas biaya yang ada saat ini-aturan praktis yang bersifat arbitrer, ambang batas dari sisi permintaan, dan ambang batas dari sisi penawaran-semuanya memiliki kelemahan. Contoh ambang batas efektivitas biaya yang bersifat aturan praktis antara lain yang digunakan di Amerika Serikat (US$50.000-$100.000 per quality-adjusted life-year (QALY)) dan Inggris (£20.000-£30.000 per QALY). WHO sebelumnya telah merekomendasikan untuk menetapkan ambang batas efektivitas biaya sebesar satu hingga tiga kali produk domestik bruto (PDB) per kapita nasional, sebuah praktik yang masih umum dilakukan. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di The Lancet Global Health

SELENGKAPNYA

Perspektif Masyarakat Pengguna BPJS Kesehatan Mengenai Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)

Pemerintah Republik Indonesia membentuk BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional. Pergeseran kebijakan pengelompokan kelas rawat inap menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) merupakan salah satu penyesuaian penting yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari rangkaian perubahan dan penyempurnaan regulasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perubahan KRIS ini menimbulkan pertanyaan apakah keberadaan KRIS sudah cukup memadai untuk memenuhi tuntutan masyarakat setelah terbiasa dengan fasilitas rawat inap berbasis kelas. Untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari masyarakat umum, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kasus. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Klaten dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan beberapa faktor dan pertimbangan. Pendekatan purposive sampling dan wawancara mendalam digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data dari empat informan yang mewakili berbagai kriteria yang telah ditetapkan. Studi ini menyimpulkan bahwa penerimaan masyarakat pengguna aktif BPJS Kesehatan dari masing-masing kelas di lokasi penelitian terkait rencana kebijakan KRIS relatif tinggi. Lebih lanjut, studi ini mengindikasikan bahwa diperlukan kampanye yang menyeluruh sebagai bagian dari upaya untuk mengadopsi KRIS berdasarkan karakteristik masyarakat dan dengan mempertimbangkan perbedaan geografis dan demografis. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional

SELENGKAPNYA

Dapatkah Pembiayaan Berbasis Kinerja Meningkatkan Efisiensi Pusat Kesehatan di Ethiopia?

Pemerintah Ethiopia telah memperkenalkan beberapa reformasi pembiayaan layanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi. Uji coba penerapan pembiayaan berbasis kinerja merupakan salah satu dari tindakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efisiensi fasilitas kesehatan yang telah menerapkan pembiayaan berbasis kinerja dibandingkan dengan yang belum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pembiayaan berbasis kinerja tidak meningkatkan tingkat produktivitas di antara fasilitas kesehatan selama tiga tahun. Bahkan, produktivitas menurun di antara fasilitas yang menerapkan pembiayaan berbasis kinerja, sementara yang tidak menerapkannya tetap stagnan. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan yang menerapkan pembiayaan berbasis kinerja cenderung menggunakan lebih banyak sumber daya untuk menghasilkan output yang sama, yang bertentangan dengan peningkatan efisiensi yang diharapkan. Artikel ini dipublikasikan pada 2024 di BMC Health Service Research

SELENGKAPNYA

ARSIP PENGANTAR