Salam Jumpa Bapak/Ibu Pemerhati Manajemen Pembiayaan Kesehatan. Kami sajikan beberapa Artikel/ Jurnal/ Berita dan Agenda sebagai berikut.

Edisi : 10 Juni 2024

Perspektif Masyarakat Pengguna BPJS Kesehatan Mengenai Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)

Pemerintah Republik Indonesia membentuk BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional. Pergeseran kebijakan pengelompokan kelas rawat inap menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) merupakan salah satu penyesuaian penting yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari rangkaian perubahan dan penyempurnaan regulasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perubahan KRIS ini menimbulkan pertanyaan apakah keberadaan KRIS sudah cukup memadai untuk memenuhi tuntutan masyarakat setelah terbiasa dengan fasilitas rawat inap berbasis kelas. Untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari masyarakat umum, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kasus. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Klaten dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan beberapa faktor dan pertimbangan. Pendekatan purposive sampling dan wawancara mendalam digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data dari empat informan yang mewakili berbagai kriteria yang telah ditetapkan. Studi ini menyimpulkan bahwa penerimaan masyarakat pengguna aktif BPJS Kesehatan dari masing-masing kelas di lokasi penelitian terkait rencana kebijakan KRIS relatif tinggi. Lebih lanjut, studi ini mengindikasikan bahwa diperlukan kampanye yang menyeluruh sebagai bagian dari upaya untuk mengadopsi KRIS berdasarkan karakteristik masyarakat dan dengan mempertimbangkan perbedaan geografis dan demografis. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional

SELENGKAPNYA

Dapatkah Pembiayaan Berbasis Kinerja Meningkatkan Efisiensi Pusat Kesehatan di Ethiopia?

Pemerintah Ethiopia telah memperkenalkan beberapa reformasi pembiayaan layanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi. Uji coba penerapan pembiayaan berbasis kinerja merupakan salah satu dari tindakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efisiensi fasilitas kesehatan yang telah menerapkan pembiayaan berbasis kinerja dibandingkan dengan yang belum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pembiayaan berbasis kinerja tidak meningkatkan tingkat produktivitas di antara fasilitas kesehatan selama tiga tahun. Bahkan, produktivitas menurun di antara fasilitas yang menerapkan pembiayaan berbasis kinerja, sementara yang tidak menerapkannya tetap stagnan. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan yang menerapkan pembiayaan berbasis kinerja cenderung menggunakan lebih banyak sumber daya untuk menghasilkan output yang sama, yang bertentangan dengan peningkatan efisiensi yang diharapkan. Artikel ini dipublikasikan pada 2024 di BMC Health Service Research

SELENGKAPNYA

Perlindungan Finansial Sebelum dan Sesudah Program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia

Dunia mengalami penuaan dengan momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan negara-negara besar di belahan bumi selatan mengalami penuaan dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di belahan bumi utara. Mereka menjadi tua sementara mereka belum menjadi kaya, sehingga membebani kemampuan sistem kesehatan mereka untuk memberikan perlindungan finansial. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah skema asuransi kesehatan di Indonesia, setelah tujuh tahun berjalan, telah memberikan perlindungan yang setara bagi keluarga dengan anggota yang berusia lanjut (di atas 60 tahun) seperti halnya keluarga lainnya. Artikel ini dipublikasikan pada 2024 di jurnal medRXiv

SELENGKAPNYA

webinar jkn

Dengan adanya perubahan kebijakan regulasi tentang jaminan kesehatan diharapkan ada peningkatan efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan JKN di Indonesia. Lalu, sejauh mana perubahan regulasi Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Hal ini mendorong Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (KMK), Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM bekerjasama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM mengadakan webinar dengan tema Memahami Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 ke Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Jaminan Kesehatan. Kegiatan terbuka untuk umum,

SELENGKAPNYA

Kualitas Perawatan dalam Konteks Cakupan Kesehatan Universal

Cakupan kesehatan universal (UHC) merupakan prioritas sistem kesehatan di seluruh dunia dan merupakan pusat dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 3 (target 3.8). Hal yang sangat penting dalam pencapaian UHC adalah kualitas layanan. Namun, bukti yang ada saat ini menunjukkan bahwa kualitas layanan kesehatan masih belum optimal, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Tujuan utama dari tinjauan ruang lingkup ini adalah untuk meringkas literatur konseptual dan empiris yang ada tentang kualitas perawatan dalam konteks UHC dan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di jurnal BMC

SELENGKAPNYA

Progress  Menuju Cakupan Kesehatan Universal dan Ketidaksetaraan dalam Kematian Bayi

Perluasan jaminan kesehatan semesta (UHC) mungkin tidak secara inheren bermanfaat bagi penduduk miskin tanpa adanya penargetan dan prioritas yang eksplisit terhadap penduduk berpenghasilan rendah. Studi ini meneliti apakah perluasan UHC antara 2000 dan 2019 terkait dengan penurunan kesenjangan sosial ekonomi dalam kematian bayi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (low-income and middle-income countries/LMIC). Karena perluasan UHC di LMICs tampaknya menjadi kurang bermanfaat bagi populasi yang lebih miskin seiring dengan meningkatnya cakupan, kebijakan UHC harus secara eksplisit dirancang untuk memastikan kelompok berpenghasilan rendah terus mendapatkan manfaat seiring dengan perluasan cakupan. Artikel ini dipublikasikan pada 2024 di jurnal The Lancet

SELENGKAPNYA

Pengaruh Belanja Kesehatan Terhadap Status Kesehatan Masyarakat: Sebuah Investigasi Empiris dari Bangladesh

Peningkatan pengeluaran perawatan kesehatan di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang seperti Bangladesh, sebagian besar dapat dikaitkan dengan meningkatnya permintaan akan layanan kesehatan. Terbukti, telah terjadi perluasan yang signifikan dalam pendanaan publik yang dialokasikan untuk sektor kesehatan di Bangladesh, dengan tujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk menguji dampak dari pengeluaran layanan kesehatan terhadap hasil kesehatan, khususnya berfokus pada penurunan angka kematian dan penularan berbagai penyakit menular. Data yang dikumpulkan sebanyak 30 tahun (1990-2019) di sektor kesehatan Bangladesh  dari berbagai sumber nasional dan internasional. Model Vector Autoregression dengan Variabel Eksogen (VARX) digunakan untuk menentukan dampak dari pengeluaran perawatan kesehatan terhadap hasil kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran kesehatan per kapita dan jumlah dokter menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap angka harapan hidup dan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, anggaran tahunan pemerintah untuk sektor kesehatan dan jumlah dokter memiliki dampak positif yang signifikan dalam menurunkan kematian akibat penyakit Difteri, Kolera, Tuberkulosis, dan Malaria. Artikel ini dipublikasikan pada 2024 di jurnal Science Direct

SELENGKAPNYA

National Strategies for Knowledge Translation in Health Policy-Making

Tanpa adanya tindakan strategis untuk mendukungnya, penerjemahan bukti penelitian ilmiah ke dalam kebijakan kesehatan sering kali tidak ada atau tertunda. Kajian ini secara sistematis memetakan dan menilai dokumen-dokumen strategis tingkat nasional strategis tingkat nasional di bidang penerjemahan pengetahuan (KT) untuk kebijakan kesehatan, dan mengembangkan template praktis yang dapat mendukung Evidence-informed Policy Network (EVIPNet) di negara-negara Eropa dalam menghasilkan strategi nasional untuk pembuatan kebijakan berbasis bukti. Artikel ini dipublikasikan pada 2024 di jurnal Health Research Policy and System

SELENGKAPNYA

Dari Paket Layanan Cakupan Kesehatan Semesta hingga Alokasi Anggaran

Paket layanan kesehatan esensial (essential packages of health services / EPHS) berpotensi berkontribusi terhadap pembiayaan jaminan kesehatan semesta (UHC) melalui beberapa jalur. Secara umum, ekspektasi terhadap apa yang dapat dicapai oleh EPHS dalam pembiayaan kesehatan cukup tinggi, namun para pemangku kepentingan jarang menjelaskan mekanisme untuk mencapai hasil yang diinginkan. Makalah ini menganalisis bagaimana EPHS berhubungan dengan tiga fungsi pembiayaan kesehatan (peningkatan pendapatan, pengumpulan risiko dan pembelian) dan manajemen keuangan publik (public financial management/ PFM). Tinjauan peneliti terhadap pengalaman negara-negara menemukan bahwa penggunaan EPHS untuk meningkatkan dana kesehatan secara langsung jarang sekali efektif. Secara tidak langsung, EPHS dapat diterjemahkan ke dalam peningkatan pendapatan melalui langkah-langkah fiskal, termasuk pajak kesehatan. Melalui dialog yang lebih baik dengan otoritas keuangan publik, pembuat kebijakan kesehatan dapat menggunakan EPHS atau paket tunjangan kesehatan untuk mengkomunikasikan nilai pengeluaran publik tambahan yang terkait dengan indikator UHC. Secara keseluruhan, bagaimanapun, bukti empiris tentang kontribusi EPHS terhadap mobilisasi sumber daya masih menunggu. Artikel ini dipublikasikan oleh BMJ Journals

SELENGKAPNYA

ARSIP PENGANTAR

 

 

 

Berita Nasional

dirut-bpjs-dokter-asing-boleh-layani-pasien-bpjs-kesehatan-dengan-syaratJAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, dokter asing yang direkrut bekerja di Indonesia...
2170
apakah-anggota-keluarga-ditanggung-bpjs-kesehatan-oleh-perusahaanJakarta - BPJS Kesehatan merupakan program pemerintah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Untuk mendapatkan...
1780
bpjs-kesehatan-perpres-59-2024-jadi-landasan-evaluasi-tarif-dan-iuranJakarta (ANTARA) - Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof Ghufron Mukti mengatakan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang...
1780
bos-bpjs-blak-blakan-hapus-kelas-kris-usai-perpres-jokowiJakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga...
1340
beda-nasib-iuran-bpjs-kesehatan-kelas-1-tetap-kelas-2-3-berubahJakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintah menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)...
1570
kris-ditetapkan-kamar-pasien-bpjs-kesehatan-wajib-acJakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pengganti kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan paling lambat 30...
1410
bpjs-kesehatan-bangun-sistem-antifraud-dalam-program-jkn-ini-srateginyaKONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Kesehatan membangun ekosistem antifraud dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tujuan...
1230
wanita-di-kediri-andalkan-jkn-untuk-biaya-operasi-jantung-bocor-sang-anakJakarta - Adanya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memberikan kemudahan masyarakat Indonesia dalam mengakses layanan kesehatan....
4770
uhc-jawa-barat-per-31-maret-2024-capai-95-97-persenBANDUNG - Asisten Deputi Jaminan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Niken Ariati, menyampaikan...
2370
cara-mengubah-bpjs-mandiri-ke-pbi-kis-beserta-syaratnyaKONTAN.CO.ID - JAKARTA. Simak cara mengubah BPJS Mandiri ke PBI KIS dengan mudah. Layanan Kartu Indonesia Sehat atau KIS dapat dinikmati oleh setiap...
3430
bpjs-kesehatan-sbt-luncurkan-program-pesiar-dorong-uhcAmbon (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (Pesiar) dalam rangka...
2640
bersihkan-karang-gigi-bisa-pakai-bpjs-kesehatan-simak-caranyaJakarta, CNBC Indonesia - Menjaga kesehatan gigi dan mulut sama pentingnya seperti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Perawatan gigi yang...
2720
update-cara-daftar-bpjs-kesehatan-online-tahun-2024Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah cara daftar BPJS Kesehatan secara online tahun 2024 yang bisa Anda coba dari rumah. BPJS Kesehatan...
2690
peserta-jkn-akui-layanan-gawat-darurat-bpjs-kesehatan-cepat-dan-mudahJakarta (ANTARA) - Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) asal Jakarta Barat, Sri (52), mengakui bahwa layanan gawat darurat Badan Penyelenggara Jaminan...
2890
mohon-maaf-21-penyakit-ini-tidak-ditanggung-bpjs-kesehatan-tahun-2024Bisnis.com, JAKARTA - Mohon maaf, tapi 21 penyakit berikut ini tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan tahun 2024. BPJS Kesehatan merupakan...
2970
dirut-bpjs-kesehatan-pamer-capaian-uhc-indonesia-di-universitas-harvardJakarta - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti memamerkan keberhasilan Indonesia mencapai Universal Health Coverage (UHC) Program...
4230

Berita Internasional

the-future-of-conversational-ai-and-health-careConsumer-driven tech has shown us how technology can enrich and ease our day-to-day lives. As patients we expect the same level of service and digital...
higher-healthcare-premiums-urgent-bpjs-kesehatan-pleads-as-finances-bleed With a ballooning deficit over five years of operations putting pressure on the state budget, the Healthcare and Social Security Agency (BPJS...
a-history-of-the-fight-for-universal-healthcare-and-the-cry-of-socialism Another presidential election season is underway and our two major parties are about to reprise their familiar roles with respect to...
mass-led-the-way-on-health-insurance-now-let-s-make-health-care-cheaper In Massachusetts, we are fortunate that we support a key principle: Every resident of the commonwealth should have access to affordable, high-quality...
healthcare-funding-models Universal healthcare in many countries has been achieved by a mixed model of funding. General taxation revenue is the primary source of funding, but in...
kenya-s-health-budget-has-risen-30-in-last-two-fiscal-years Kenyan health minister Sicily Kariuki claimed the country’s health budget had increased by “more than 30%” in the last two financial years. From...
more-health-funding-key-to-wider-insurance-net NEW DELHI: In its first term, the Bharatiya Janata Party (BJP)-led National Democratic Alliance (NDA) made healthcare its priority and launched a raft...
world-bank-releases-report-on-high-performance-financing-for-uhcWorld Bank/Medium: On the agenda for the G20 this week: Financing universal health coverage Tim Evans, senior director of the health, nutrition, and...
what-the-left-gets-wrong-about-health-spending-and-outcomes Health spending in the United States is high and our medical performance is low, according to the liberals in Congress. According to Representative...
price-transparency-in-health-care-is-coming-to-the-u-s-but-will-it-matter President Trump has instructed federal agencies to use their authority (established in part under provisions of the Affordable Care Act, which the...
change-healthcare-rolls-out-new-ai-tech-to-help-reduce-denials The tool can help health systems optimize submissions and better predict potential issues with claims, the company says, giving recommendations to help...
out-of-pocket-costs-rising-even-as-patients-transition-to-lower-cost-care-settings A new TransUnion Healthcare analysis has found that most patients likely felt a bigger pinch to their wallets as out-of-pocket costs across all settings...
drug-shortages-hits-four-cities-bpjs-warns-of-fraud Indonesia Corruption Watch (ICW) has reported a shortage of medical supplies for Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan) participants in...
free-health-insurance-to-be-offered-to-needy-uae-residents More than 100 UAE residents facing financial hardship will be given free health insurance thanks to a new government plan. Dubai Health Authority...
universal-health-coverage-can-best-be-achieved-by-public-systemsThis year the World Health Organization (WHO) observed its 70th birthday by holding World Health Day in Sri Lanka, where the theme was “Universal Health...
asia-pacific-regional-meeting-on-aids-tuberculosis-and-universal-health-coverage-country-experiences-challenges-and-solutions On 5 September 2018, the Department of International Organizations of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, in collaboration...

pendaftaran-alert

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Blended Learning

bl individu

 bl lembaga

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet