|
Salam Jumpa Bapak/Ibu Pemerhati Manajemen Pembiayaan Kesehatan. Kami sajikan beberapa Artikel/ Jurnal/ Berita dan Agenda sebagai berikut. |
|
Seri Webinar Memahami “Sesuatu yang Salah” dalam Kebijakan Pendanaan Kesehatan di Indonesia: Prospek Revisi UU SJSN Tahun 2004 & UU BPJS Tahun 2011
Seri webinar ini mengangkat pertanyaan mendasar tentang “sesuatu yang salah” dalam kebijakan pendanaan kesehatan di Indonesia yang selama ini terasa namun belum sepenuhnya terurai. Dalam situasi di mana berbagai pemangku kepentingan—dari rumah sakit hingga tenaga kesehatan menghadapi keterbatasan sumber dana, diskusi ini menjadi semakin relevan dan mendesak. Stagnasi pengeluaran kesehatan yang bertahan di kisaran 3% dari PDB selama lebih dari satu dekade menunjukkan adanya persoalan struktural yang perlu ditelaah secara kritis. Terlebih, kerangka regulasi utama seperti UU SJSN 2004 dan UU BPJS 2011 dinilai memiliki pengaruh besar, namun belum tersentuh dalam reformasi terbaru sektor kesehatan. Melalui seri ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif sekaligus gagasan solusi untuk memperbaiki arah kebijakan pendanaan kesehatan di Indonesia. Kegiatan ini terbuka untuk umum dan digelar selama Mei 2026. Reportase Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh
Kota Sungai Penuh, 30 April 2026 | FK-KMK-Kota Sungai Penuh. Pendampingan tata kelola program kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh berfokus pada kesesuaian Renja PD tahun 2027 dengan Permendagri 86 tahun 2017, review Renstra PD tahun 2025–2029 dengan Inmendagri 2 tahun 2025, serta pengenalan kerangka konsep tata kelola program kesehatan dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan pendampingan tata kelola program kesehatan yang telah berjalan sejak 2019, dengan keterlibatan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai mitra pendamping sejak tahun 2020 hingga saat ini. Pada tahun 2026, UGM berkesempatan mendapat empat lokus pendampingan mencakup di empat provinsi, salah satunya adalah Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Dalam kegiatan ini, paparan utama disampaikan oleh Ketua Tim Pendamping lokus Kota Sungai Penuh, Agus Salim, MPH, yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas perencanaan daerah agar dokumen Renja PD tersusun secara sistematis, terarah, berbasis bukti (evidence-based), serta selaras dengan regulasi nasional yang berlaku. Universal Health CoverageHitung Mundur Menuju 2030: Reformasi Pembiayaan Kesehatan yang Diupayakan untuk Cakupan Kesehatan Semesta
Universal Health Coverage
Tak Lagi Sekadar Biaya: Korea Selatan Beralih ke Value-Based Healthcare
Biaya Ekonomi Malaria di Brazil dari Perspektif Sistem Kesehatan Masyarakat
Kemajuan Menuju Cakupan Kesehatan Universal di Asia Selatan, 2000–2030
Studi Perhitungan Biaya Komprehensif Mengenai Penyediaan Layanan Kesehatan Primer di Tanzania
Apakah Indonesia Dapat Mewujudkan Cakupan Kesehatan Universal?
Mengatasi Pembiayaan Perawatan Kesehatan Primer yang Tidak Memadai dan Terfragmentasi
Pengeluaran Kesehatan Pemerintah dan Harapan Hidup
Reportase Kegiatan beban Pembiayaan Kesehatan Lansia dan Tantangan Keberlanjutan Sistem Perlindungan Finansial
Layanan Perawatan Berbasis Komunitas sebagai Strategi Cost Effective Menekan Kunjungan Rawat Jalan Lansia di Perkotaan Tiongkok
|
Negara-negara di Wilayah Afrika anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tertinggal dalam upaya global menuju cakupan kesehatan universal (UHC), yang merupakan komponen inti dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Seiring mendekatnya tahun target, sangat penting untuk mengevaluasi reformasi pembiayaan kesehatan yang sedang berlangsung dan yang direncanakan di negara-negara tersebut guna memahami jalur mereka menuju UHC. Peneliti mengkaji reformasi pembiayaan kesehatan yang sedang berlangsung dan yang direncanakan di Wilayah Afrika WHO serta mengevaluasi implikasinya bagi UHC.
Cakupan kesehatan universal (Universal Health Coverage / UHC) berarti bahwa setiap orang memiliki akses terhadap seluruh rangkaian layanan kesehatan berkualitas yang mereka butuhkan, kapanpun dan dimanapun mereka membutuhkannya, tanpa harus mengalami kesulitan finansial. UHC mencakup seluruh rangkaian layanan kesehatan esensial, mulai dari promosi kesehatan hingga pencegahan, pengobatan, rehabilitasi, dan perawatan paliatif sepanjang siklus hidup. Mencapai UHC adalah salah satu target yang ditetapkan oleh negara-negara di dunia ketika mereka mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 pada tahun 2015. Pada Pertemuan Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB tentang UHC pada 2019, negara-negara menegaskan kembali bahwa kesehatan merupakan prasyarat sekaligus hasil dan indikator dari dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pembangunan berkelanjutan. Pada 2025, Komisi Statistik PBB menyetujui usulan revisi indikator SDG UHC, sebagai bagian dari tinjauan komprehensif terhadap semua indikator SDG. Kerangka kerja pemantauan UHC global yang direvisi menggunakan dua indikator berikut: Indikator SDG 3.8.1: Indeks cakupan layanan UHC dan Indikator SDG 3.8.2: proporsi populasi yang menghadapi kesulitan keuangan dalam hal kesehatan.
Korea Selatan tengah melakukan transformasi besar dalam sistem Health Technology Assessment (HTA) sebagai bagian dari upaya memperkuat keberlanjutan pembiayaan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan. Otoritas penilaian kesehatan nasional, Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA), berencana menggeser paradigma evaluasi dari sekadar menilai kesesuaian layanan menjadi pendekatan yang berfokus pada luaran kesehatan pasien (patient outcomes) dan nilai layanan (value-based care). Reformasi ini juga mencakup penerapan evaluasi berbasis risiko, integrasi dengan sistem pembayaran, serta pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan akses informasi kesehatan. Perubahan ini menegaskan pentingnya sistem evaluasi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran yang mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan kesehatan. Bagi Indonesia, pengalaman Korea Selatan menawarkan pelajaran strategis dalam penguatan sistem pembiayaan kesehatan, khususnya dalam mengembangkan pendekatan berbasis nilai, memperkuat pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan, serta menjaga keseimbangan antara efisiensi biaya dan kualitas layanan dalam implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Artikel ini menyajikan evaluasi ekonomi yang bertujuan untuk memperkirakan pengeluaran layanan kesehatan terkait malaria di Brasil dari perspektif sistem kesehatan masyarakat. Perkiraan komprehensif mengenai biaya malaria masih langka, sebagian karena keterbatasan data. Brasil memiliki sistem kesehatan universal (Sistema Único de Saúde-SUS) dimana semua kasus malaria di diagnosa dan diobati. Selain itu, obat antimalaria hanya tersedia melalui SUS. Peneliti mengumpulkan data komprehensif dari berbagai sumber administratif. Indikator pengeluaran dihitung untuk kota dan negara bagian di Amazon Brazil, wilayah dimana lebih dari 99% kasus malaria di negara tersebut terkonsentrasi. Tim juga mengembangkan platform digital yang memungkinkan visualisasi interaktif indikator biaya malaria, yang dipisahkan berdasarkan jenis biaya dan wilayah geografis. Hasil kami menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian dan pencegahan merupakan biaya utama di semua negara bagian, diikuti oleh sumber daya manusia dan pengobatan penyakit. Pengeluaran per laporan malaria di Amazon berkisar antara PPP (paritas daya beli)-US$59,00 (2017) hingga PPP-US$77,00 (2016), sementara pengeluaran per kapita tetap relatif stabil di sekitar PPP-US$3,50. Perkiraan biaya malaria yang disajikan disini berkontribusi pada negosiasi yang lebih baik mengenai sumber daya keuangan yang dibutuhkan oleh NMCP dan merupakan salah satu informasi kritis untuk rencana strategis kegiatan yang diperlukan.
Cakupan kesehatan universal (UHC) sangat penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 3: Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan. Studi ini memproyeksikan kemajuan UHC di tujuh negara Asia Selatan hingga tahun 2030, dengan fokus pada dua komponen penunjang yang krusial, yaitu cakupan layanan kesehatan primer (primary health care/ PHC) dan perlindungan risiko finansial. Ini adalah studi pertama yang memproyeksikan tren menuju UHC di Asia Selatan menggunakan estimasi Bayesian untuk cakupan kesehatan dan perlindungan risiko finansial. Kemajuan menuju UHC memerlukan kemajuan baik dalam cakupan layanan maupun reformasi pembiayaan kesehatan. Meskipun cakupan layanan terus membaik, perlindungan finansial masih belum memadai, terutama di daerah pedesaan dan daerah yang terkena dampak konflik. Investasi PHC yang ditargetkan, reformasi pembiayaan yang sensitif terhadap konteks, dan mekanisme penggabungan risiko yang lebih kuat sangatlah penting—dengan mengambil pelajaran dari lingkungan yang stabil (Bhutan, Sri Lanka) untuk memandu strategi dalam konteks yang rapuh (Afghanistan, Pakistan).
Tanzania telah lama memprioritaskan layanan kesehatan primer (LKP) sebagai jalan menuju pencapaian cakupan kesehatan universal. Namun, diperlukan investasi yang lebih besar dan lebih efektif untuk memperluas akses terhadap layanan LKP berkualitas serta meningkatkan hasil kesehatan masyarakat secara lebih lanjut. Selain itu, seiring dengan status Tanzania yang naik menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah, pemerintah diharapkan beralih ke pembiayaan domestik penuh untuk layanan kesehatan. Dalam rangka mendukung tujuan ini, diperlukan perkiraan pengeluaran saat ini untuk layanan PHC, sumber daya yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan PHC berkualitas sesuai standar nasional, serta kesenjangan antara keduanya.
Peningkatan perawatan kesehatan primer (public health care/PHC) sangat penting untuk mencapai cakupan kesehatan universal, dengan pembiayaan yang efektif memainkan peran kritis dalam kesuksesannya. Meskipun penekanan pada investasi PHC semakin meningkat, memastikan pembiayaan publik yang berkelanjutan tetap menjadi tantangan besar di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Studi ini memberikan gambaran umum tentang skema pembiayaan PHC di Bangladesh, Indonesia, Maladewa, dan Nepal, dengan menyoroti tantangan utama di empat negara tersebut. Sumber data meliputi tinjauan dokumen (87 dokumen dari empat negara) dan wawancara dengan narasumber kunci (21 total). Temuan ini menyoroti pendekatan yang beragam dalam pembiayaan PHC di empat negara tersebut, yang menonjolkan tantangan umum dan spesifik negara. Temuan peneliti menunjukkan bahwa meskipun PHC telah mendapatkan lebih banyak perhatian dalam agenda kebijakan, fungsi pembiayaan PHC yang mendasar masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa kendala berasal dari model pembiayaan kesehatan yang ada di negara-negara tersebut, menunjukkan kebutuhan untuk reformasi yang ditargetkan.
Harapan hidup secara luas diakui sebagai indikator fundamental kesehatan populasi, dan peningkatannya sering dikaitkan dengan pengeluaran kesehatan pemerintah,
Sebagai bagian dari rangkaian 
Saat ini, terjadi peningkatan jumlah penduduk lansia di berbagai negara. Seiring dengan adanya tren penuaan penduduk, kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan lansia juga mengalami peningkatan, salah satunya pada pelayanan rawat jalan. Penelitian Chen et al. (2026) mengkaji mengenai layanan perawatan lansia berbasis komunitas (community-based elderly care services) berkontribusi terhadap pola utilisasi atau pemanfaatan layanan perawatan lansia di wilayah perkotaan Tiongkok. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis probabilitas dan frekuensi kunjungan rawat jalan terkait dengan partsipasi dalam berbagai aktivitas layanan perawatan lansia berbasis komunitas
