KLIKTENGGARONG.COM - Pemerintah Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Bagian Sumber Daya Alam Setkab Kukar bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar Sosialisasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Sosialisasi itu berlangsung di Bappeda Tenggarong, Kamis, 13 April 2017.
Kegiatan tersebut dibuka Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan H Sukhrawardy, dihadiri Asisten III Bidang Umum H Suriansyah, Kepala Dinas Kesehatan drg Kontijo Wibdarminto, Kepala Unit Pemasaran BPJS Kesehatan Cabang Utama Samarinda Arbayah Ropika, Kepala Kantor Layanan Operasional BPJS Kukar Leily Jumiati.
Dalam sambutannya yang dibacaan Sukhrawardy, Bupati Kukar Rita Widyasari meminta kepada semua perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar agar membantu masyarakat tidak mampu untuk membayarkan iuran BPJS Kesehatan melalui CSR. Ia berharap agar sebagian dana CSR yang dikelola oleh perusahaan dapat dipergunakan untuk menanggung iuran pembayaran jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan, terutama bagi keluarga tidak mampu yang berada disekitar wilayah kerja badan usaha.
Dijelaskan Bupati Kukar, hal tersebut dapat menjadi solusi terkait permasalahan pembiayaan kesehatan. Selain kewajiban badan usaha untuk menanggung jaminan kesehatan pada pekerja dan keluarganya, juga diharapkan dapat memperluas area cakupan kepada warga sekitar yang kurang mampu.
Dalam pertemuan itu juga diharapkan akan tercapainya kesamaan persepsi dan kesepakatan mengenai gagasan dan pada akhirnya badan usaha dapat berperan serta dalam upaya pencapaian Universal Coverage BPJS Kesehatan. Bupati Kukar juga mengapresiasi BPJS Kesehatan yang secara konsisten terus menjalankan tugas sebagai badan penyelenggara jaminan kesehatan. Pemkab Kukar terus mendukung dan menfasilitasi dalam upaya memperluas cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Sementara, Kepala Unit Pemasaran BPJS Kesehatan Cabang Utama Samarinda Arbayah Ropika mengatakan, kepesertaan BPJS Kesehatan sampai saat ini belum mencapai target Universal Coverage yang diharapkan, sehingga salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong badan usaha untuk berpartisipasi dalam program BPJS Kesehatan Nasional.
"Inilah salah satu cara kita untuk terus mendorong kepesertaan BPJS dengan prinsp kegotongroyongan, peserta yang mampu membantu peserta tidak mampu, sehingga tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya. (medsi01)
