Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

Dalam Perpres ini disebutkan sejumlah hal penting diantaranya, kepesertaan (PBI dan non PBI), lalu diikuti dengan administrasi kepesertaan. Salah satunya dalam hal pendaftaran peserta, dimana BPJS Kesehatan wajib mengembangkan sistem untuk mempermudah akses pendaftaran. Selain itu, Perpres ini menarik karena dalam pasal 27 mengatur tentang peserta JKN yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Salah satunya, peserta yang mengalami PHK, tetap mendapat akses layanan kelas III selama 6 bulan sejak di-PHK tanpa membayar iuran. Namun, ada beberapa syarat yang ditentukan Perpres agar hal tersebut berlaku. Perpres ini juga menjelaskan terkait manfaat jaminan kesehatan, yang terbagi dalam dua jenis yaitu yang dijamin BPJS Kesehatan dan yang tidak dijamin.

selengkapnya

Hasil Rapat Komisi IX DPR RI 

Komisi IX DPR RI bersama dengan Menteri Kesehatan, DJSN, dan BPJS Kesehatan melakukan rapat komisi pada tanggal 27 Agustus 2018. Beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut diantaranya mengenai pelaksanaan Program Imunisasi Measles Rubella (MR), evaluasi tata kelola obat untuk program JKN, dan penerapan Peraturan Dirjampelkes BPJS Kesehatan. Rapat komisi tersebut menghasilkan beberapa poin salah satunya yaitu Komisi IX DPR RI memerintahkan BPJS Kesehatan untuk mencabut peraturan Dirjampelkes tentang pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik. Sehingga Kemenkes dihimbau untuk menyusun Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK) dalam menerapkan kendali mutu dan kendali biaya program JKN, serta melibatkan organisasi profesi dan asosiasi fasilitas kesehatan dalam setiap pembahasan peraturan terkait pelaksanaan JKN.

selengkapnya

Review Artikel:

Inequality in Access to Health Care, Health Insurance and the Role of Supply Factors

https://i0.wp.com/news.harvard.edu/wp-content/uploads/2016/02/health_final_1120x600v2.jpg?resize=1120%2C600&ssl=1

Ketimpangan akses layanan kesehatan masih menjadi polemik di bidang kesehatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Johar et al. (2018) menggunakan Survei Sosioekonomi Nasional 2011 - 2016. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya akses pelayanan rawat jalan yang pro terhadap masyarakat miskin, dibandingkan dengan akses pelayanan lain. Pelayanan rumah sakit telah menyeluruh di tingkat nasional, namun hal ini menutupi ketimpangan yang terjadi jika dianalisis lebih lanjut berdasarkan kondisi geografis.

Adanya JKN pada 2014 menjadi daya tarik bagi fasilitas kesehatan swasta untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sehingga menambah ruang akses perawatan, meskipun sebagian besar layanan perawatan kesehatan masih pro kaya. Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi kebijakan diantaranya sebagian besar layanan kesehatan di Indonesia masih menguntungkan pihak kaya dan JKN telah membantu menyelaraskan ruang akses, para pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa program yang ditargetkan adalah pro rakyat miskin, perbaikan perlu dilakukan baik dalam kuantitas fisik fasilitas kesehatan dan kecukupan tenaga kesehatan serta peralatan. Sehingga, kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum dapat membantu mengurangi ketimpangan pro kaya-miskin yang ada saat ini dalam akses ke perawatan dengan meningkatkan ekonomi rumah tangga.

selengkapnya

 

Politisasi Anggaran Sektor Publik

https://agicap.fr/wp-content/uploads/2018/02/budget-de-tresorerie-definition-1-680x380.jpg

Idealnya, penyusunan anggaran sektor publik di daerah ditentukan secara rasional, ekonomis, dan bebas politik, serta dilakukan sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan publik. Namun faktanya, proses perumusan anggaran masih didominasi oleh kepentingan elit yang berkuasa dan jauh dari prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratih Nur Pratiwi yang menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran di pemerintah Kota Batu diwarnai dengan munculnya konflik kepentingan dari berbagai aktor, usulan masyarakat kalah bertarung dengan agenda institusi yang penuh dengan muatan politik.

Lalu diikuti dengan tidak adanya uji relevansi dan uji cost effectiveness dalam pembahasan anggaran sehingga kepentingan masyarakat terabaikan. Selain itu, lemahnya kontrol dari masyarakat, serta para aktor lebih mementingkan kepentingan pribadi/kelompok dibandingkan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian tersebut yaitu para aktor yang terlibat agar merespon saran dan usulan dari masyarakat, dianjurkan untuk melakukan uji cost effectiveness, uji relevansi, dan uji cost urgent pada anggaran sektor publik, serta pemerintah daerah harus memiliki political will dalam penyusunan anggaran berdasarkan kepentingan publik.

selengkapnya 

Tanggapan BPJS Kesehatan atas Surat Pengurus Besar IDI dan Pengurus Pusat PERSI

http://cdn2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/lapor-disnakertrans-upah-kami-masih-di-bawah-umk-dan-belum-didaftarkan-ke-bpjs_20160714_081833.jpgBPJS Kesehatan per tanggal 18 Juli 2018 memberikan tanggapan terhadap surat dari Pengurus Besar IDI dan Pengurus Pusat PERSI terkait sosialisasi Peraturan Direktur Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan. Pada surat tanggapan tersebut menguraikan beberapa poin yaitu bahwa dengan adanya peraturan Direktur Penjaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan bermaksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program JKN-KIS yang disesuaikan dengan kemampuan pembayaran BPJS Kesehatan, tidak ada maksud untuk memberikan batasan pada wilayah keprofesian dan kompetensi keilmuan dokter khususnya pada layanan katarak, fisioterapi, dan bayi lahir sehat pada kasus sectio caesarea, BPJS Kesehatan hanya menekankan pada aspek pembiayaan, Selain itu BPJS Kesehatan juga mengharapkan bahwa sosialisasi dapat dilakukan bersama jajaran IDI dan PERSI serta  meneyampaikan bahwa peraturan ini belum berjalan sehingga masih menerima masukan dan saran dalam perbaikan peraturan tersebut.

selengkapnya

Webinar :



 ++ Arsip Pengantar

 

Webinar :

Penguatan Tata Kelola Untuk Kualitas Pelayanan Kesehatan

<b style="mso-bidi-font-weight: norma

Pengantar

Website ini ditujukan untuk manajer sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat baik sakit maupun sehat, namun juga harus memikirkan pemerataannya.

Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola lembaga kesehatan, pengelola program dan kegiatan kesehatan, pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati kesehatan.

Sebagai pengelola lembaga kesehatan, lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.

Website Manajemen
 
mrsmrsmpk penkedokk   Sebagai pemimpin lembaga pembiayaan dan jaminan /asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam menggunakan website kebijakan dan mengikuti berbagai isu manajemen, dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena manajemen organisasi dan program tidak terkelola secara benar.
Website Isu Prioritas
 
bencanakiadeskespendok   Isu-isu prioritas yang saat ini menjadi tantangan sektor kesehatan

Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.

idrccadepkesbkkbnwbiwho

Berita Nasional

rujukan-bpjs-berjenjang-menyulitkan-warga Anggota Komisi IX DPR Dewi Aryani meminta aturan pemberian rujukan BPJS berjenjang dikaji ulang lantaran mempersulit masyarakat untuk memperoleh...
20
dapat-suntikan-dana-pemerintah-bpjs-kesehatan-mulai-cicil-tunggakan-ke-rumah-sakit BANGKA - Assisten Deputi Bidang Manajemen Iuran Peserta Penerima Upah BPJS Pusat, Marjianto mengatakan paska mendapatkan...
30
penyelenggaraan-bpjs-kesehatan-tak-boleh-gagalWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan, keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak boleh gagal, karena mandatnya sudah...
20
30-persen-peserta-bpjs-tak-bayar-premi SALATIGA - Sekitar 30 persen peserta mandiri BPJS Kesehatan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang, tidak membayar premi setiap bulan. Padahal,...
110
115-juta-belum-terdaftar-jadi-peserta-bpjs-kesehatan JAKARTA - Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, I Gede Suratha mengatakan, sebanyak 115 juta penduduk belum...
150
bpjs-akan-sempurnakan-sistem-rujukan LHOKSEUMAWE - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kota Lhokseumawe memastikan terus berupaya menyempurnakan sistem rujukan...
170
fachmi-idris-pimpin-langsung-penanganan-bpjs-kesehatan-di-paluJakarta - BPJS Kesehatan memastikan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tetap berjalan ditengah musibah...
390
musibah-palu-donggala-bpjs-kesehatan-pastikan-pelayanan-tetap-berjalan JAKARTA – BPJS Kesehatan memastikan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tetap berjalan ditengah...
390
bpjs-kesehatan-bayar-tunggakan-rp-6-8-miliar-ke-rsud-dr-soewondo-kabupaten-kendal KENDAL - Setelah mendapat dana talangan dari pemerintah pusat, BPJS Kesehatan Cabang Kendal pun langsung membayar tunggakan pembayarakn klaim jaminan...
360
persoalannya-itu-itu-saja-bpjs-kesehatan-gagal-penuhi-harapan-masyarakatRMOL. Komite III DPD RI memandang permasalahan BPJS Kesehatan seakan tidak ada habisnya. Sejak mulai beroperasi 2014, permasalahan BPJS Kesehatan selalu...
510
bpjs-kesehatan-klaim-isu-utama-adalah-iuran-tak-setimpal Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengungkapkan titik persoalan arus kas lembaga sebenarnya terletak pada...
390
penerapan-sistem-rujukan-online-bpjs-kesehatan-agus-harjo-jauh-lebih-mempercepat-layananJAMBI - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah menerapkan uji coba sistem rujukan online sejak 15 Agustus - 1 September 2018. Sistem...
660
cukai-rokok-untuk-bayar-bpjs-kesehatan JAKARTA - Cukai rokok dipastikan menjadi salah satu alternatif pemerintah untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS)...
1390
bpjs-kesehatan-tetap-jamin-pesertanya-dapatkan-layanan-cuci-darah SEMARANG - Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang mengalami gagal ginjal dan harus menjalani cuci darah, tidak perlu...
770
masuki-fase-kedua-rujukan-online-bpjs-kesehatan-monitoring-dan-evaluasi-20-rumah-sakit KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tengah menghadapi masalah defisit keuangan yang terus...
970
kemenkeu-segera-cairkan-bailout-bpjs-kesehatan Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan memastikan bakal segera mencairkan dana talangan (bailout) untuk menyelamatkan defisit Badan...
850

Berita Internasional

universal-health-coverage-can-best-be-achieved-by-public-systemsThis year the World Health Organization (WHO) observed its 70th birthday by holding World Health Day in Sri Lanka, where the theme was “Universal Health...
asia-pacific-regional-meeting-on-aids-tuberculosis-and-universal-health-coverage-country-experiences-challenges-and-solutions On 5 September 2018, the Department of International Organizations of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, in collaboration...
pharmacy-crucial-to-attainment-of-universal-health-coverage-awosikaThe Pioneer Coordinator of the National Programme on Immunisation, Dr Dere Awosika, has said that Pharmacy’s role is vital to the attainment of the...
making-the-economic-case-for-primary-health-careA new European taskforce is being set up to highlight and strengthen the economic case for primary health care. Primary health care is health care...
who-director-general-republic-of-congo-can-transform-its-primary-health-care-into-a-model-for-other-nations Brazzaville, 27 July 2018 - The Director-General of the World Health Organization (WHO) has commended the Republic of Congo’s commitment to...
progress-towards-universal-health-coverage-in-myanmar The Article by Su Myat Han and colleagues in The Lancet Global Health is, perhaps, the first public, quantitative analysis of national health care and...
kisumu-ready-to-launch-universal-health-coverage The county government is laying the foundation for the launch of a pilot phase of universal health coverage (UHC) next month. Deputy Governor Mathews...
nigeria-needs-10-times-more-health-workers-to-achieve-universal-health-coverageNigeria needs to produce an estimated 450,000 health workers yearly in the next ten years to achieve the Universal Health Coverage (UHC) and Sustainable...
the-us-ranks-last-in-health-care-system-performance This post is coauthored with my colleague Professor Alexander Pacek, Texas A&M University The link between health and happiness is one of the...
duterte-certifies-universal-health-coverage-bill-as-priority MANILA -- President Rodrigo Duterte has certified as priority a bill that seeks to gives "universal" access to health care, his spokesman said...
defend-health-coverage During the entirety of 2017, the GOP Congress sought to repeal the Affordable Care Act, ACA, at every turn. Throughout, even as they introduced and...
states-act-on-their-own-to-fill-holes-washington-is-knocking-in-affordable-care-act The first Sunday after his inauguration, New Jersey Gov. Phil Murphy signed an executive order directing state agencies to report everything they could...
national-health-insurance-fund-will-be-mandatory-health-care-free-when-accessed The idea of National Health Insurance (NHI) in South Africa has been in the works since the ANC conference in 2007 decided that it would work to...
south-africa-plans-sweeping-changes-to-health-care-systemSouth Africa’s health-care system may face a major overhaul as the government moves ahead with plans to implement mandatory national insurance and reduce...
it-costs-685-billion-a-year-to-subsidize-u-s-health-insurance It will cost the U.S. government almost $700 billion in subsidies this year to help provide Americans under age 65 with health insurance through their...
states-are-offering-relief-from-rising-health-care-costs-here-s-how-congress-can-help Middle-class Americans, stuck in Obamacare’s insurance “markets,” are desperate for relief from skyrocketing health insurance costs. Innovative state...

banner kki

pelatihan perencanaan anggaran jkn3

bl pembiyaan

evaljkn18

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

lapjkn

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Blended Learning

bl individu

 bl lembaga

Arsip Kegiatan

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet