Review Artikel:

Inequality in Access to Health Care, Health Insurance and the Role of Supply Factors

https://i0.wp.com/news.harvard.edu/wp-content/uploads/2016/02/health_final_1120x600v2.jpg?resize=1120%2C600&ssl=1

Ketimpangan akses layanan kesehatan masih menjadi polemik di bidang kesehatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Johar et al. (2018) menggunakan Survei Sosioekonomi Nasional 2011 - 2016. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya akses pelayanan rawat jalan yang pro terhadap masyarakat miskin, dibandingkan dengan akses pelayanan lain. Pelayanan rumah sakit telah menyeluruh di tingkat nasional, namun hal ini menutupi ketimpangan yang terjadi jika dianalisis lebih lanjut berdasarkan kondisi geografis.

Adanya JKN pada 2014 menjadi daya tarik bagi fasilitas kesehatan swasta untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sehingga menambah ruang akses perawatan, meskipun sebagian besar layanan perawatan kesehatan masih pro kaya. Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi kebijakan diantaranya sebagian besar layanan kesehatan di Indonesia masih menguntungkan pihak kaya dan JKN telah membantu menyelaraskan ruang akses, para pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa program yang ditargetkan adalah pro rakyat miskin, perbaikan perlu dilakukan baik dalam kuantitas fisik fasilitas kesehatan dan kecukupan tenaga kesehatan serta peralatan. Sehingga, kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum dapat membantu mengurangi ketimpangan pro kaya-miskin yang ada saat ini dalam akses ke perawatan dengan meningkatkan ekonomi rumah tangga.

selengkapnya

 

Politisasi Anggaran Sektor Publik

https://agicap.fr/wp-content/uploads/2018/02/budget-de-tresorerie-definition-1-680x380.jpg

Idealnya, penyusunan anggaran sektor publik di daerah ditentukan secara rasional, ekonomis, dan bebas politik, serta dilakukan sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan publik. Namun faktanya, proses perumusan anggaran masih didominasi oleh kepentingan elit yang berkuasa dan jauh dari prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratih Nur Pratiwi yang menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran di pemerintah Kota Batu diwarnai dengan munculnya konflik kepentingan dari berbagai aktor, usulan masyarakat kalah bertarung dengan agenda institusi yang penuh dengan muatan politik.

Lalu diikuti dengan tidak adanya uji relevansi dan uji cost effectiveness dalam pembahasan anggaran sehingga kepentingan masyarakat terabaikan. Selain itu, lemahnya kontrol dari masyarakat, serta para aktor lebih mementingkan kepentingan pribadi/kelompok dibandingkan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian tersebut yaitu para aktor yang terlibat agar merespon saran dan usulan dari masyarakat, dianjurkan untuk melakukan uji cost effectiveness, uji relevansi, dan uji cost urgent pada anggaran sektor publik, serta pemerintah daerah harus memiliki political will dalam penyusunan anggaran berdasarkan kepentingan publik.

selengkapnya 

Tanggapan BPJS Kesehatan atas Surat Pengurus Besar IDI dan Pengurus Pusat PERSI

http://cdn2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/lapor-disnakertrans-upah-kami-masih-di-bawah-umk-dan-belum-didaftarkan-ke-bpjs_20160714_081833.jpgBPJS Kesehatan per tanggal 18 Juli 2018 memberikan tanggapan terhadap surat dari Pengurus Besar IDI dan Pengurus Pusat PERSI terkait sosialisasi Peraturan Direktur Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan. Pada surat tanggapan tersebut menguraikan beberapa poin yaitu bahwa dengan adanya peraturan Direktur Penjaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan bermaksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program JKN-KIS yang disesuaikan dengan kemampuan pembayaran BPJS Kesehatan, tidak ada maksud untuk memberikan batasan pada wilayah keprofesian dan kompetensi keilmuan dokter khususnya pada layanan katarak, fisioterapi, dan bayi lahir sehat pada kasus sectio caesarea, BPJS Kesehatan hanya menekankan pada aspek pembiayaan, Selain itu BPJS Kesehatan juga mengharapkan bahwa sosialisasi dapat dilakukan bersama jajaran IDI dan PERSI serta  meneyampaikan bahwa peraturan ini belum berjalan sehingga masih menerima masukan dan saran dalam perbaikan peraturan tersebut.

selengkapnya

Bedah Buku “Analis Kebijakan Kesehatan, Prinsip, dan Aplikasi”

bedah buku

Buku yang ditulis oleh Dr. Dumilah Ayuningtyas, MARS ini berusaha menjawab tingginya kebutuhan akan analisis kebijakan sebagai instrumen penting dalam proses pengembangan kebijakan. Buku ini bukan hanya menjelaskan prinsip, konsep, dan kerangka berpikir dalam menganalisis kebijakan; melainkan juga gambaran telaah kebijakan dalam tatanan praktis. Berbagai studi kasus dijabarkan sebagai ilustrasi peran analisis kebijakan terhadap pengembangan kebijakan kesehatan di Indonesia.

Untuk membahas berbagai topik dalam buku ini, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan bedah buku “Analisis Kebijakan Kesehatan, Prinsip dan Aplikasi” pada Jumat, 20 Juli 2018 pukul 09.00-11.00 WIB di R. Theater, Lt. 2 Gd. Perpustakaan FKKMK UGM. Diskusi juga akan menghadirkan Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D selaku pembahas. Buku ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan kesehatan berbasis bukti, demi derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Bapak/ Ibu dapat mengikuti diskusi secara tatap muka dan webinar dengan mengakses informasi selengkapnya pada link berikut

selengkapnya

 


 

Webinar :

Hasil Riset Implementasi dalam Mendukung Jaminan Kesehatan

webinar hasil riset

Pemilihan metodologi riset akan menentukan sejauh mana informasi dan data akan dikumpulkan dan dianalisis untuk perbaikan suatu kebijakan. Riset implementasi adalah salah satu metode yang beberapa kali telah diterapkan untuk monitoring dan evaluasi program JKN di Indonesia. HFG dan USAID yang dikelola Abt Associates kembali menggelar diskusi yang kali ini akan membahas hasil studi kasus di Burma dan Indonesia yang menggunakan riset implementasi dalam mendukung universal health coverage (UHC). Diskusi tatap muka dan webinar ini akan diselenggarakan pada tanggal 11 Juli 2018 (9:30 am-11:00 am EST atau 8:30 pm - 10 pm GMT+7) di USAID Global Health Bureau, Airlington - Virginia. Adapun pemateri utamanya, antara lain : Sweta Saxena (Health Systems Advisor, USAID), Rena Eichler (Health Economist, HFG project), Lisa LeRoy (Implementation Research Advisor, HFG project), Alex Ergo (Health Economist, HFG project), Zohra Balsara (Deputy Director, Office of Health, Indonesia, USAID). Bapak/ Ibu dapat mengikuti webinar melalui link berikut :

report icon Registrasi Webinar

report iconSeries : Implementation Research for UHC

plusSeries : Strategic Purchasing and Implementation Research in Myanmar

plusArsip : Riset Implementasi JKN di Indonesia

Reportase Postgraduate Forum (PGF) On Health System and Policy 2018

Postgraduate Forum on Health System and Policy 2018 diselenggarakan di Cheras, Kuala Lumpur - Malaysia. Konferensi internasional kali ini mengusung tema “Using Big Data for Health Policy and Management”. Beberapa topik kebijakan kesehatan dan isu strategis seputar universal health coverage menjadi topik utama yang dibahas pada serangkaian kegiatan pada 2-3 Juli 2018. Ada sekitar 34 orang peneliti dan akademisi dari Indonesia turut berpartisipasi dalam konferensi internasional yang diselenggarakan di International Center for Casemix and Clinical Coding, Hospital Canselor Tuanku Muhriz - UKM Medical Centre tersebut, termasuk tim peneliti dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FKKMK UGM). Sebagai serangkaian aktivitas Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, tim PKMK FKKMK UGM secara langsung akan melaporkan isu prioritas yang telah dibahas di berbagai sesi pleno dan paralel melalui bentuk reportase. Besar harapan, hal ini turut berkontribusi dalam knowledge sharing terkait sistem kesehatan dan menjadi bahan diskusi bagi anggota Community of Practice (CoP) di Indonesia. Adapun reportase selengkapnya dapat diakses melalui link berikut : 

Hari I


h1 op  h1 key  pleno1

plen2  oral1  post1

Hari II 

plen3  oral2

panel2

postr2  close

 



Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program JKN : Aspek Mutu Layanan

https://3.bp.blogspot.com/-NHvcl3rWKjo/VX3u0s8PF_I/AAAAAAAABUk/zy9G9m367xY/s1600/monev-jkn-puskesmas.jpgDari perspektif pemerataan, kondisi pelaksanaan JKN saat ini mempunyai potensi untuk menyimpang dari UUD 1945. Setidaknya hal ini menjadi salah satu ringkasan dari hasil diskusi beberapa pertemuan. Aspek pembiayaan JKN yang berdampak kemampuan berkembang bagi lembaga pemberi pelayanan kesehatan dan profesi kesehatan, terindikasi mempunyai risiko penurunan mutu pelayanan. Sejauh mana kebijakan kendali mutu dan kendali biaya telah terimplementasi dengan baik dalam program JKN patut untuk terus dimonitoring dan evaluasi. Salah satu yang pernah dibahas oleh tim PKMK FKKMK UGM adalah terkait sistem pencegahan fraud dan pengembangan sistem informasi kesehatan. Kuantitas, kualitas, dan distribusi SDM kesehatan di daerah sangat dibutuhkan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dalam skema JKN. Bersama dengan berbagai stakeholder, saat ini tim PKMK FKKMK UGM juga sedang mengembangkan National Quality Policy and Strategy (NQPS) yang akan diterapkan di Indonesia. Bapak/ Ibu dapat mengakses arsip reportase tahun-tahun sebelumnya dan kegiatan evaluasi JKN tahun 2018 melalui link berikut:

report iconArsip : Apakah Monev Kebijakan JKN memang diperlukan?

report iconArsip : Perbandingan Kebijakan Tata Kelola Jaminan Kesehatan Sosial

report iconArsip : Kesiapan dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan di Daerah

report iconAgenda Evaluasi JKN 2018

report iconNational Quality Policy and Strategy

report iconPerkembangan Proposal Evaluasi JKN : Mutu Layanan


Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program JKN : Aspek Tata Kelola JKN

https://3.bp.blogspot.com/-NHvcl3rWKjo/VX3u0s8PF_I/AAAAAAAABUk/zy9G9m367xY/s1600/monev-jkn-puskesmas.jpgSeperti yang telah diberitakan di berbagai media bahwa tantangan pembiayaan untuk mengatasi missmatch program JKN belum dapat terselesaikan sepenuhnya sampai saat ini. Pada Rapat Terbatas tentang Pembiayaan BPJS Kesehatan di Kantor Presiden tanggal 9 November yang lalu, Presiden RI juga telah menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu berbagi peran dan tanggung jawab berdasarkan semangat gotong royong. Oleh karena itu, pembagian tugasnya pun harus jelas antara pusat, daerah, dan BPJS Kesehatan. Berbagai isu tata kelola dan sejauh mana implementasi konsep strategic purchasing seringkali menjadi topik yang telah dibahas dalam serangkaian seminar tatap muka dan webinar yang diselenggarakan oleh PKMK FKKMK UGM. Salah satunya juga dalam membahas sistem sentralisasi dan desentralisasi beserta peluan dan tantangannya. Bapak/ Ibu dapat mengakses arsip reportase tahun-tahun sebelumnya dan kegiatan evaluasi JKN tahun 2018 melalui link berikut :

report iconArsip : Apakah Monev Kebijakan JKN memang diperlukan?

report iconArsip : Perbandingan Kebijakan Tata Kelola Jaminan Kesehatan Sosial

report iconArsip : Sentralisasi JKN dan Desentralisasi Sektor Kesehatan

plusAgenda Evaluasi JKN 2018 

plusPerkembangan Proposal Evaluasi JKN : Topik Tata Kelola

 


 ++ Arsip Pengantar

 

Webinar :

Penguatan Tata Kelola Untuk Kualitas Pelayanan Kesehatan

<b style="mso-bidi-font-weight: norma

Pengantar

Website ini ditujukan untuk manajer sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat baik sakit maupun sehat, namun juga harus memikirkan pemerataannya.

Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola lembaga kesehatan, pengelola program dan kegiatan kesehatan, pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati kesehatan.

Sebagai pengelola lembaga kesehatan, lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.

Website Manajemen
 
mrsmrsmpk penkedokk   Sebagai pemimpin lembaga pembiayaan dan jaminan /asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam menggunakan website kebijakan dan mengikuti berbagai isu manajemen, dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena manajemen organisasi dan program tidak terkelola secara benar.
Website Isu Prioritas
 
bencanakiadeskespendok   Isu-isu prioritas yang saat ini menjadi tantangan sektor kesehatan

Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.

idrccadepkesbkkbnwbiwho

Berita Nasional

pelayanan-kesehatan-katarak-fisioterapi-dan-bayi-baru-lahir-sehat-dengan-bpjs-tetap-berlaku Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik, BPJS Kesehatan Cabang Lubukpakam, Deliserdang, Ikhwal Maulana, menyebut warga tidak perlu khawatir apalagi...
160
bpjs-kesehatan-sumut-mulai-uji-coba-sistem-rujukan-online Sistem rujukan online Program JKN-KIS adalah digitalisasi proses rujukan berjenjang untuk kemudahan dan kepastian peserta dalam memperoleh layanan di...
130
aturan-baru-bpjs-soal-katarak-persalinan-dan-fisioterapi-banyak-pasien-belum-tahu-kebijakan-ini PADANGSIDIMPUAN - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menerbitkan peraturan baru mengenai pelayanan terhadap tiap peserta atau...
130
3-aturan-bpjs-kesehatan-yang-dianggap-rugikan-masyarakat Peraturan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB...
490
tak-mau-disalahkan-bpjs-ungkap-kenakalan-rumah-sakit-dan-dokterJawaPos.com - BPJS Kesehatan menyanggah bahwa pihaknya tak berpihak kepada pasien dan dokter serta fasilitas kesehatan. Sebaliknya, mereka kembali...
770
mengalami-defisit-kementerian-kesehatan-tidak-akan-menaikkan-iuran-bpjs-kesehatan WARTA KOTA, PALMERAH----Kementerian Kesehatan (Kemkes) memastikan tidak akan menaikkan tarif premi dari BPJS Kesehatan. Peningkatan premi BPJS...
350
bpjs-kesehatan-bantah-kurangi-tiga-jenis-pelayanan tirto.id - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menegaskan bakal tetap menjamin biaya pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir...
790
bpjs-kesehatan-klaim-masalah-defisit-urusan-pemerintah REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebut persoalan defisit yang sedang dialami instansi ini merupakan...
690
beri-bantuan-iuaran-bri-raih-penghargaan-dari-bpjs-kesehatan JAKARTA. HUT ke-50, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar senam kolosal. Sekaligus menyambut Asian Games 2018 di Monumen...
410
bpjs-kesehatan-buka-pelayanan-disemua-kecamatan-di-balikpapan-catat-jadwalnyaDemi mempermudah pelayanan kepada masyarakat,  BPJS Kesehatan cabang Balikpapan membuka pelayanan mobile customer service disetiap kantor...
610
pasien-kanker-gugat-jokowi-wapres-akan-minta-penjelasan-bpjs JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku belum mengetahui masalah teknis yang menyebabkan munculnya gugatan pasien penderita kanker payudara kepada...
780
digugat-pasien-kanker-begini-tanggapan-bpjs-kesehatan JAKARTA— Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ( BPJS) digugat Edy Haryadi, suami Juniarti, pasien penderita kanker payudara HER2 positif. Gugatan...
650
pasien-kanker-gugat-jokowi-dan-bpjs-kesehatan-senin-depan Jakarta - Pertemuan tim advokasi penderita kanker payudara HER2 positif Juniarti Tanjung dengan perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS...
670
pakai-bpjs-masih-banyak-kasus-pasien-kesulitan-dapat-ruang-icu JAKARTA, NNC - Lembaga Pengawas Jaminan Kesehatan Nasional, Jamkes Watch mengungkapkan pasien masih sulit mendapatkan kamar rawat inap dan ICU/N ICU di...
1130
ini-bukti-masih-banyak-persoalan-bpjs-kesehatan-di-lapangan JAKARTA - Lembaga Pengawas Jaminan Kesehatan Nasional, Jamkes Watch mengungkapkan pasien masih sulit mendapatkan kamar rawat inap dan ICU/NICU di rumah...
600
bpjs-ketenagakerjaan-usul-agar-pemerintah-bayari-iuran-pekerja-miskin JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengusulkan kepada pemerintah untuk membayarkan iuran pekerja miskin melalui...
530

Berita Internasional

who-director-general-republic-of-congo-can-transform-its-primary-health-care-into-a-model-for-other-nations Brazzaville, 27 July 2018 - The Director-General of the World Health Organization (WHO) has commended the Republic of Congo’s commitment to...
progress-towards-universal-health-coverage-in-myanmar The Article by Su Myat Han and colleagues in The Lancet Global Health is, perhaps, the first public, quantitative analysis of national health care and...
kisumu-ready-to-launch-universal-health-coverage The county government is laying the foundation for the launch of a pilot phase of universal health coverage (UHC) next month. Deputy Governor Mathews...
nigeria-needs-10-times-more-health-workers-to-achieve-universal-health-coverageNigeria needs to produce an estimated 450,000 health workers yearly in the next ten years to achieve the Universal Health Coverage (UHC) and Sustainable...
the-us-ranks-last-in-health-care-system-performance This post is coauthored with my colleague Professor Alexander Pacek, Texas A&M University The link between health and happiness is one of the...
duterte-certifies-universal-health-coverage-bill-as-priority MANILA -- President Rodrigo Duterte has certified as priority a bill that seeks to gives "universal" access to health care, his spokesman said...
defend-health-coverage During the entirety of 2017, the GOP Congress sought to repeal the Affordable Care Act, ACA, at every turn. Throughout, even as they introduced and...
states-act-on-their-own-to-fill-holes-washington-is-knocking-in-affordable-care-act The first Sunday after his inauguration, New Jersey Gov. Phil Murphy signed an executive order directing state agencies to report everything they could...
national-health-insurance-fund-will-be-mandatory-health-care-free-when-accessed The idea of National Health Insurance (NHI) in South Africa has been in the works since the ANC conference in 2007 decided that it would work to...
south-africa-plans-sweeping-changes-to-health-care-systemSouth Africa’s health-care system may face a major overhaul as the government moves ahead with plans to implement mandatory national insurance and reduce...
it-costs-685-billion-a-year-to-subsidize-u-s-health-insurance It will cost the U.S. government almost $700 billion in subsidies this year to help provide Americans under age 65 with health insurance through their...
states-are-offering-relief-from-rising-health-care-costs-here-s-how-congress-can-help Middle-class Americans, stuck in Obamacare’s insurance “markets,” are desperate for relief from skyrocketing health insurance costs. Innovative state...
world-health-assembly-kicks-off-with-focus-on-health-workers-universal-coverage GENEVA — The 71st World Health Assembly kicked off Monday with the Ebola outbreak in DRC and support for universal health coverage in the...
ambitious-health-reform-package-needs-1-billion-from-california An Assembly subcommittee has voted to ask Gov. Jerry Brown for $1 billion from the state’s budget surplus to help make health care more affordable for...
nd-insurance-department-eyeing-options-for-health-care-reform BISMARCK — The North Dakota Insurance Department is seeking to hire a consultant to analyze potential health care reforms, Republican Commissioner Jon...
gnawing-away-at-health-care At the beginning of 2017, Republicans promised to release the kraken on Obamacare — to destroy the program with one devastating blow. But a funny thing...

banner kki

pelatihan perencanaan anggaran jkn3

bl pembiyaan

evaljkn18

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

lapjkn

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Blended Learning

bl individu

 bl lembaga

Arsip Kegiatan

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet