ucapan lebaran 20182

 

Mudik Nyaman Bersama BPJS Kesehatan

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tidak perlu khawatir saat libur lebaran tahun 2018, tepatnya H-8 sampai H+8 atau 7-23 Juni 2018, peserta JKN-KIS tetap berhak atas jaminan pelayanan kesehatan selama hari libur Idul fitri dengan prosedur yang sudah disepakati dengan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Untuk peserta JKN-KIS yang menjalani mudik, apabila membutuhkan pelayanan kesehatan di luar kota dapat memperoleh pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan walaupun peserta tidak terdaftar di FKTP tersebut

selengkapnya

Permenkes Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemberian Beasiswa Bagi Tenaga Kesehatan Pasca Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan

https://assets-a2.kompasiana.com/statics/crawl/555dd1a90423bd41578b4567.jpeg?t=o&v=760

Kali ini Kementerian Kesehatan menyediakan beasiswa bagi tenaga kesehatan setelah pasca penugasan khusus. Penugasan khusus meliputi penempatan dokter pasca internship, residen senior, pasca pendidikan spesialis dengan ikatan dinas, dan tenaga kesehatan lainnya. Tenaga kesehatan dalam hal ini yang dimaksud adalah salah satunya tenaga kesehatan yang mendukung Program  Nusantara Sehat. Beasiswa ini diberikan sebagai wujud penghargaan kepada tenaga kesehatan yang telah menyelesaikan pengabdiannya dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian serta profesionalitas tenaga kesehatan yang telah menyelesaikan penugasan khusus. Pada regulasi tersebut khusus membahas bagi tenaga kesehatan pasca program Nusantara sehat seperti mulai dari tahap pendaftaran, seleksi, penetapan penerima beasiswa, pelaksanaan pendidikan, serta monitoring dan evaluasi.

DOWNLOAD

Webinar :  Penguatan Tata Kelola Untuk Kualitas Pelayanan Kesehatan

5 Juni 2018

tata kelolaKualitas pelayanan kesehatan bukan hanya merupakan output dan outcome dari sistem kesehatan nasional, namun juga tertuang dalam sasaran pokok peta jalan JKN 2012-2019. HFG dan USAID yang dikelola oleh Abt Associates kembali menggelar diskusi, yang kali ini akan membahas kualitas pelayanan kesehatan. Hasil dari Applying Science to Strengthen and Improve Systems (ASSIST) Project, kajian dari Joint Learning Network (JLN), dan pembelajaran dari tim WHO terkait tata kelola dan kualitas pelayanan kesehatan akan didiskusikan bersama-sama.

Webinar ini akan diselenggarakan pada Selasa, 5 Juni 2018 pukul 9:00 am-11:00 am EDT atau 20.00 – 22.00 WIB di Birdsall House Conference Center, Washington DC - United States. Adapun pemateri utamanya, antara lain : Vivian Addo-Cobia (Acting Director of Quality Assurance, Ghana National Health Insurance Agency), Pierre Barker (Institute for Healthcare Improvement, Chief Global Partnerships & Programs Officer), Bob Fryatt (Project Director, HFG Project), Jodi Charles (Senior Health Systems Advisor, USAID Office of Health Systems), Adam Koon (Governance Specialist, Abt Associates Inc), Gina Lagomarsino (President & CEO, Results for Development), Rashad Massoud (Project Director, USAID ASSIST project), Esther Karamagi Nkolo (Uganda Chief of Party, USAID ASSIST project), Paulina Pacheco (Ministry of Health, Mexico), Shams Syed (Universal Health Coverage & Quality Unit, World Health Organization), dan Lisa Tarantino (Principal Associate, Abt Associates). Bapak/ Ibu dapat mengikuti webinar melalui

webinar    live streaming


Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan

 

https://www.lawessayshelp.co.uk/images/slider-2.jpg

Data dan informasi kesehatan menjadi sebuah acuan penting dalam menentukan keputusan ke arah pembangunan kesehatan, sehingga diperlukan pengelolaan yang tepat dalam menjamin ketersediaan, kualitas, dan akses memperoleh informasi kesehatan. Maka dari itu, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan dalam membangun kerjasama, kordinasi, dan integrasi dalam upaya pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Informasi kesehatan terdiri atas upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, manajemen dan regulasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Pada poin pembiayaan kesehatan memuat informasi terkait dengan sumber dana, pengalokasian dana, dan pembelanjaan. Tentu dengan adanya kontrol terhadap informasi kesehatan khususnya pada pembiayaan kesehatan ini dapat mendukung proses perencanaan dan penganggaran yang lebih terarah baik di level pusat maupun daerah.

DOWNLOAD

Analisis Kebijakan Pembiayaan Kesehatan

pembiayaan kesehatan

Analisis kebijakan kesehatan menjadi sesuatu yang penting khususnya  pada era JKN saat ini seperti yang disampaikan oleh Dunn (2004) bahwa analisis dibutuhkan untuk mengetahui substansi kebijakan serta dampak yang ditimbulkan dari implementasi dari  suatu kebijakan. Dalam bidang kesehatan, berbagai isu yang dapat diangkat dalam analisis kebijakan diantaranya terkait dengan pembiayaan. Beberapa studi yang mengangkat topik tentang analisis kebijakan pembiayaan kesehatan seperti penelitian yang dilakukan oleh Turniani Laksmiarti dan Wahyu Pudji Nugraheni di Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2012, selanjutnya penelitian dari Estherlina Sitorus di Kota Serang tahun 2014-2016 tentang Analisis Pembiayaan Kesehatan Bersumber Pemerintah, dan penelitian Analisis Ketersediaan Fasilitas dan Pembiayaan Kesehatan pada Pelaksanaan JKN di Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Yandrizal. Selain itu juga, dalam isu pembiayaan tidak terlepas dari proses perencanaan dan penganggaran, nantinya dengan perencanaan dan penganggaran yang baik dan tepat diharapkan mampu menjawab isu-isu kesehatan di daerah.

icon reportase Analisis kebijakan pembiayaan kesehatan di Kabupaten kepulauan Aru icon reportaseAnalysis of Health Service Payment Utilization in National Health Insurance
icon reportaseAnalisis Ketersediaan Fasilitas dan Pembiayaan Kesehatan pada Pelaksanaan JKN di Provinsi Bengkulu icon reportaseAnalisis Ketersediaan Fasilitas dan Pembiayaan Kesehatan pada Pelaksanaan JKN di Provinsi Bengkulu

Permenkes Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengawasan di Bidang Kesehatan

https://www.lawessayshelp.co.uk/images/slider-2.jpg

Upaya untuk mengontrol pelayanan di bidang kesehatan agar berjalan efisien, efektif, dan berkualitas serta memastikan dilaksanakannya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan maka diperlukan pengawasan terhadap sumber daya kesehatan seperti tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan fasilitas kesehatan, serta teknologi yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pengawasan di bidang kesehatan, baik yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan maupun upaya kesehatan. Hal ini penting untuk diketahui karena tidak hanya akan mempengaruhi perencanaan dan penganggaran di daerah, namun juga akan memberikan kontribusi pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Bapak/Ibu dapat mengakses berbagai objek dan pelaksana pengawasan di bidang kesehatan dengan mengkases regulasi tersebut

DOWNLOAD



 ++ Arsip Pengantar

 

 

Webinar :

Penguatan Tata Kelola Untuk Kualitas Pelayanan Kesehatan

5 Juni 2018

Pengantar

Website ini ditujukan untuk manajer sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat baik sakit maupun sehat, namun juga harus memikirkan pemerataannya.

Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola lembaga kesehatan, pengelola program dan kegiatan kesehatan, pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati kesehatan.

Sebagai pengelola lembaga kesehatan, lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.

Website Manajemen
 
mrsmrsmpk penkedokk   Sebagai pemimpin lembaga pembiayaan dan jaminan /asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam menggunakan website kebijakan dan mengikuti berbagai isu manajemen, dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena manajemen organisasi dan program tidak terkelola secara benar.
Website Isu Prioritas
 
bencanakiadeskespendok   Isu-isu prioritas yang saat ini menjadi tantangan sektor kesehatan

Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.

idrccadepkesbkkbnwbiwho

Berita Nasional

izin-usaha-di-kota-bandung-wajib-sertakan-kepesertaan-jkn-kis BANDUNG-BPJS Kesehatan Cabang Bandung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung telah menjalin kerja sama untuk...
80
jklt-beralih-ke-bpjs-kesehatan Batampos.co.id – Tenaga Ahli Bidang Kesehatan dan Pendidikan Kabupaten Lingga Rudi Purwonugroho menyatakan 2019 mendatang Pemkab Lingga mengalihkan...
70
bpjs-ketenagakerjaan-dukung-mudik-gratis Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  Ketenagakerjaan Gresik mendukung program mudik gratis. Salahsatunya berpartisipasi dalam mudik bareng buruh...
100
bpjs-kesehatan-jamin-peserta-aktif-jkn-dapat-pelayanan-kesehatan-selama-libur-lebaran Jakarta, Gatra.com -- Mudik merupakan keinginan banyak orang, karena pada saat libur Lebaran, mereka bersilahturahmi ke rumah orang tua atau saudaranya....
70
seluruh-warga-dijamin-bpjs-kesehatan-selayar-terima-penghargaan-uhc TRIBUNSELAYAR.COM, BENTENG-Bupati Kepulauan Selayar Muh. Basli Ali menghadiri penerimaan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award dari Mendagri...
810
bpjs-kesehatan-berharap-dana-cukai-bisa-tambal-defisit-tahun-ini "Tahun ini (keluar) kepastian regulasi. Kalau tidak bisa, tidak perlu dipaksakan," kata Fahmi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan...
630
bpjs-kesehatan-tunggu-aturan-pemerintah-soal-cukai-rokok-untuk-tambal-defisit KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunggu aturan pemerintah yang mengatur penggunaan cukai rokok sebagai...
620
tingkatkan-pelayanan-peserta-bpjs-kesehatan-kimia-farma-buka-apotek-di-gegerkalong TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Untuk mendukung pelayanan kesehatan secara maksimal bagi para peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, PT...
670
dprd-parepare-desak-dinkes-verifikasi-ribuan-kartu-bpjs-nonaktif FAJAR.CO.ID, PAREPARE — Sebanyak 3.000 kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan warga Parepare masih berstatus nonaktif lantaran...
790
bpjs-ketenagakerjaan-ungkap-soal-masih-banyak-buruh-belum-terlindungi-jaminan-sosial TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pekerja atau buruh dalam sejarah buruh lebih dikenal sebagai kelompok yang termarginalkan keberadaannya. Padahal peran buruh...
950
strategi-bpjs-ketenagakerjaan-hadapi-gejolak-pasar-saham Liputan6.com, Jakarta BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyiapkan strategi untuk menghadapi tantangan kondisi...
780
cara-pindah-faskes-tingkat-pertama-bpjs-kesehatan Mau Pindah Faskes Tingkat Pertama BPJS Kesehatan? Begini CaranyaTerimakasih pertanyaanya, untuk perubahan data meliputi pindah faskes, pindah kelas,...
1180
bpjs-ketenagakerjaan-mengelola-aset-ratusan-trilyun-didi Jakarta, Gatra.com - BPJS Ketenagakerjaan catatkan kinerja keuangan yang baik untuk tahun 2017. Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, Evi Afiatin...
740
nabung-dari-bank-sampah-hasilnya-untuk-bayar-bpjs TEMPO.CO, Lamongan-Sampah ternyata bisa digunakan untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau bagian dari program Badan Penyelenggaraan...
870
otak-atik-uang-ratusan-triliun-rupiah-bpjs-ketenagakerjaan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) pada 25 April lalu mengusulkan BPJS Ketenagakerjaan tak hanya mengandalkan surat utang atau obligasi sebagai...
880
mui-sebut-bpjs-kesehatan-siap-menjalankan-prinsip-syariah TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin mengatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan telah siap...
830

Berita Internasional

national-health-insurance-fund-will-be-mandatory-health-care-free-when-accessed The idea of National Health Insurance (NHI) in South Africa has been in the works since the ANC conference in 2007 decided that it would work to...
south-africa-plans-sweeping-changes-to-health-care-systemSouth Africa’s health-care system may face a major overhaul as the government moves ahead with plans to implement mandatory national insurance and reduce...
it-costs-685-billion-a-year-to-subsidize-u-s-health-insurance It will cost the U.S. government almost $700 billion in subsidies this year to help provide Americans under age 65 with health insurance through their...
states-are-offering-relief-from-rising-health-care-costs-here-s-how-congress-can-help Middle-class Americans, stuck in Obamacare’s insurance “markets,” are desperate for relief from skyrocketing health insurance costs. Innovative state...
world-health-assembly-kicks-off-with-focus-on-health-workers-universal-coverage GENEVA — The 71st World Health Assembly kicked off Monday with the Ebola outbreak in DRC and support for universal health coverage in the...
ambitious-health-reform-package-needs-1-billion-from-california An Assembly subcommittee has voted to ask Gov. Jerry Brown for $1 billion from the state’s budget surplus to help make health care more affordable for...
nd-insurance-department-eyeing-options-for-health-care-reform BISMARCK — The North Dakota Insurance Department is seeking to hire a consultant to analyze potential health care reforms, Republican Commissioner Jon...
gnawing-away-at-health-care At the beginning of 2017, Republicans promised to release the kraken on Obamacare — to destroy the program with one devastating blow. But a funny thing...
here-s-what-to-expect-when-trump-outlines-his-policy-to-bring-down-drug-prices The need to bring down high drug prices may be one of the few health care issues that draw bipartisan support in Washington and on Main Street....
in-our-opinion-needed-health-care-reform-is-unlikely-to-materialize-soon Progress in addressing the nation’s health care system appears to have hit a wall in Washington, leaving little hope that a distressing trend toward...
european-medical-tourism-global-healthcare-congress-generates-new-business-from-middle-east-gcc-russia-and-cis PALM BEACH GARDENS, Fla., May 1, 2018 /PRNewswire-USNewswire/ -- The European Medical Tourism & Global Healthcare Congress closes up its agenda...
taiwan-s-national-health-insurance-a-model-for-universal-health-coverage The World Health Organization (WHO) has for years urged member-states to take action to achieve universal health coverage by 2030. Although not a WHO...
state-workers-hand-over-papers-for-health-coverageMore than 1,800 people have been removed from the state-employee health insurance program after Gov. Rick Scott’s administration started requiring workers...
here-s-the-path-forward-for-health-reform-in-2018 Congressional leaders were poised last month to spend tens of billions of dollars in the omnibus bill to temporarily shore up Obamacare’s failing health...
are-students-teaching-the-nation-a-lesson-on-health-reform-gazette Dead is dead. It really makes little difference if a high school students dies of a drug overdose or is killed by a former or current student with a...
the-administration-proposes-targeted-relief-for-rising-health-insurance-costs Health care reform continues to be a primary concern for the administration and Congress; however, comprehensive “repeal and replace” efforts have...

banner kki

pelatihan perencanaan anggaran jkn3

bl pembiyaan

evaljkn18

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

lapjkn

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Blended Learning

bl individu

 bl lembaga

Arsip Kegiatan

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet