Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
- PP No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Mininal
- PP No. 84 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
- PP No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
- PP No. 19 Tahun 2010 tentang Wewenang Gubernur
- PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentarsi dan Tugas Pembantuan
- PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
- PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Peraturan Presiden
- PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PETA JALAN JAMINAN SOSIAL TAHUN 2023-2024
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
- Perpres No. 64 Th 2020 ttg Perubahan Kedua Perpres No. 82 Th 2018 Ttg Jaminan Kesehatan
- Perpres No. 25 Th 2020 ttg Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Perpres No. 75 Th 2019 ttg Perubahan Perpres No. 82 Th 2018 ttg Jaminan Kesehatan
- INPRES No. 8 Tahun 2017
Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Perpres No. 28 Tahun 2016
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan - PERPRES No. 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan - PERPRES No. 32 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah - PERPRES No. 105 Tahun 2013
Tentang Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu - PERPRES No. 106 Tahun 2013
Tentang Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPR, DPD, MK, Hakim MA - PERPRES No. 107 Tahun 2013
Tentang YANKES Tertentu Berkaitan Dengan KEMHAN, TNI, Kepolisian - PERPRES No. 108 Tahun 2013
Tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program JAMSOS - PERPRES No. 109 Tahun 2013
Tentang Penahapan Kepesertaan Program JAMSOS - PERPRES No. 110 Tahun 2013
Tentang Gaji Upah Manfaat DEWAS dan Direksi BPJS - PERPRES No. 111 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas PERPRES No. 12 Tahun 2013 tentang JAMKES - PERPRES No. 70 Tahun 2012
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
Peraturan Menteri Kesehatan
- Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 ttg Penggunaan jasa Pelayanan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Kapitasi JKN Pada Faskes Tk 1 Pemda
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (Ina-Cbg) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
- PMK No. 64 Th 2013 ttg Penanggulangan Krisis Kesehatan
- PMK No. 77 Th 2014 ttg Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan
- PMK No. 76 tahun 2016 Tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (Ina-CBG) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
- PMK No. 4 tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
- PMK No. 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
- PMK No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif Di Rumah Sakit
- PMK No. 43 Tahun 2016 Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- PMK No. 99 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
- PMK No. 33 TAHUN 2015 tentang Perencanaan Kebutuhan SDMK
- PMK No. 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah
- PMK No. 36 Tahun 2016 tentang Pencegahan Kecurangan (fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional
- PMK No. 12 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan JKN
- PMK No.99 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
- PMK No. 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
- PMK No. 27 Tahun 2014 tentang Juknis Sistem INA CBGs
- PMK No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN
- PMK No.59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan JKN
- PMK No. 69 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan
- PMK No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada JKN
Peraturan Menteri Keuangan
- PMK No 88 /PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP Kapitasi pada FKTP Pemerintah
- PMK 120 /PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri
- Permendagri No 39 tahun 2012 tentang Perubahan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber APBD
- Permendagri No 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber APBD
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Keputusan Menteri Kesehatan
- KMK No. HK.02.02:Menkes:524:2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional
- KMK No. 046 Tahun 2014 tentang TIM Monitoring dan Evaluasi Penyelelnggaraan JKN
- KMK No. 326 Tahun 2013 tentang Penyiapan Penyelenggaraan JKN
- KMK No. 328 Tahun 2013 tentang Formularium Nasional
- KMK No. 455 Tahun 2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan
Surat Edaran
- SE MENDAGRI No. 900 Tahun 2014 DANA KAPITASI JKN 1
- SE Menkes No.31 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
- SE Menkes No.32 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Kesehatan
Peraturan BPJS
- PBPJS No. 2 TH 2020 ttg Prosedur Penjaminan Pelayanan Refraksi Dan Kacamata Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dalam Program Jaminan Kesehatan
- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan Dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemerataan Peserta Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
- Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional
- Peraturan BPJS Kesehatan No. 8 Tahun 2016 tentang Penerapan Kendali Mutu dan Kendali Biaya pada Penyelenggaraan Program JKN
- Peraturan BPJS Kesehatan No. 7 Tahun 2016 tentang Sistem Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program JKN
- Peraturan BPJS Kesehatan No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Status Kepesertaan Peserta PBPU dan Peserta Bukan Pekerja dalam Penyelenggaraan Program JKN
- Peraturan BPJS Kesehatan No. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta Bukan Pekerja
- PERDIR: Petunjuk Teknis Penagihan dan Pembayaran Iuran Jaminan KesehatanPetunjuk Teknis Penagihan dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan
- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional
- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan
- Peraturan Bersama Sekjen Kemenkes dan Dirut BPJS Kesehatan Nomor HK.02.05/III/SK/089/2016 Nomor 3 Tahun 2016
- Peraturan BPJS Kesehatan No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS Kesehatan
- Peraturan BPJS Kesehatan No. 3 Tahun 2014 tentang Kepatuhan
- Peraturan BPJS Kesehatan No. 2 Tahun 2014 tentang Unit Pengendali
- Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
- Panduan Praktis Admininstrasi Klaim Faskes BPJS Kesehatan
- Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 211 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Penjaminan Peserta Perorangan BPJS Kesehatan
Petunjuk Teknis
- Peraturan Bersama Sekjen Kemenkes dan Direktur BPJS Kesehatan No HK.01.08:III:980:2017 dan No 2: 2017 tentang juknis KBK FKTP
- Buku Panduan Tatalaksana 20 Kasus Non-Spesialistik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
- Juknis Jampersal Tahun 2012
- Juknis DAK Tahun 2012
- JUKNIS FINAL DAK KB 2012
- Juknis BOK Tahun 2012
