Perluasan jaminan kesehatan semesta (UHC) mungkin tidak secara inheren bermanfaat bagi penduduk miskin tanpa adanya penargetan dan prioritas yang eksplisit terhadap penduduk berpenghasilan rendah. Studi ini meneliti apakah perluasan UHC antara 2000 dan 2019 terkait dengan penurunan kesenjangan sosial ekonomi dalam kematian bayi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (low-income and middle-income countries/LMIC). Karena perluasan UHC di LMICs tampaknya menjadi kurang bermanfaat bagi populasi yang lebih miskin seiring dengan meningkatnya cakupan, kebijakan UHC harus secara eksplisit dirancang untuk memastikan kelompok berpenghasilan rendah terus mendapatkan manfaat seiring dengan perluasan cakupan. Artikel ini dipublikasikan pada 2024 di jurnal The Lancet
Peningkatan pengeluaran perawatan kesehatan di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang seperti Bangladesh, sebagian besar dapat dikaitkan dengan meningkatnya permintaan akan layanan kesehatan. Terbukti, telah terjadi perluasan yang signifikan dalam pendanaan publik yang dialokasikan untuk sektor kesehatan di Bangladesh, dengan tujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk menguji dampak dari pengeluaran layanan kesehatan terhadap hasil kesehatan, khususnya berfokus pada penurunan angka kematian dan penularan berbagai penyakit menular. Data yang dikumpulkan sebanyak 30 tahun (1990-2019) di sektor kesehatan Bangladesh dari berbagai sumber nasional dan internasional. Model Vector Autoregression dengan Variabel Eksogen (VARX) digunakan untuk menentukan dampak dari pengeluaran perawatan kesehatan terhadap hasil kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran kesehatan per kapita dan jumlah dokter menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap angka harapan hidup dan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, anggaran tahunan pemerintah untuk sektor kesehatan dan jumlah dokter memiliki dampak positif yang signifikan dalam menurunkan kematian akibat penyakit Difteri, Kolera, Tuberkulosis, dan Malaria. Artikel ini dipublikasikan pada 2024 di jurnal Science Direct
Tanpa adanya tindakan strategis untuk mendukungnya, penerjemahan bukti penelitian ilmiah ke dalam kebijakan kesehatan sering kali tidak ada atau tertunda. Kajian ini secara sistematis memetakan dan menilai dokumen-dokumen strategis tingkat nasional strategis tingkat nasional di bidang penerjemahan pengetahuan (KT) untuk kebijakan kesehatan, dan mengembangkan template praktis yang dapat mendukung Evidence-informed Policy Network (EVIPNet) di negara-negara Eropa dalam menghasilkan strategi nasional untuk pembuatan kebijakan berbasis bukti. Artikel ini dipublikasikan pada 2024 di jurnal Health Research Policy and System
Paket layanan kesehatan esensial (essential packages of health services / EPHS) berpotensi berkontribusi terhadap pembiayaan jaminan kesehatan semesta (UHC) melalui beberapa jalur. Secara umum, ekspektasi terhadap apa yang dapat dicapai oleh EPHS dalam pembiayaan kesehatan cukup tinggi, namun para pemangku kepentingan jarang menjelaskan mekanisme untuk mencapai hasil yang diinginkan. Makalah ini menganalisis bagaimana EPHS berhubungan dengan tiga fungsi pembiayaan kesehatan (peningkatan pendapatan, pengumpulan risiko dan pembelian) dan manajemen keuangan publik (public financial management/ PFM). Tinjauan peneliti terhadap pengalaman negara-negara menemukan bahwa penggunaan EPHS untuk meningkatkan dana kesehatan secara langsung jarang sekali efektif. Secara tidak langsung, EPHS dapat diterjemahkan ke dalam peningkatan pendapatan melalui langkah-langkah fiskal, termasuk pajak kesehatan. Melalui dialog yang lebih baik dengan otoritas keuangan publik, pembuat kebijakan kesehatan dapat menggunakan EPHS atau paket tunjangan kesehatan untuk mengkomunikasikan nilai pengeluaran publik tambahan yang terkait dengan indikator UHC. Secara keseluruhan, bagaimanapun, bukti empiris tentang kontribusi EPHS terhadap mobilisasi sumber daya masih menunggu. Artikel ini dipublikasikan oleh BMJ Journals
Di India, 15 intervensi gizi dilaksanakan dan dibiayai melalui Misi Kesehatan Nasional (National Health Mission/NHM). Akan tetapi, pengetahuan program mengenai pelacakan anggaran gizi dalam rencana sektor kesehatan masih terbatas. Mengikuti empat tahap siklus anggaran-perencanaan, alokasi, pencairan, dan pembelanjaan, makalah ini menyajikan sebuah metode baru yang dikembangkan oleh para penulis untuk menelusuri anggaran gizi dalam rencana-rencana sektor kesehatan. Dengan menggunakan contoh strategi Anemia Mukt Bharat (AMB) atau Anemia Free India, makalah ini melaporkan temuan awal mengenai penerapan dua tahap pertama dari metode ini, yakni untuk menelusuri dan bertindak demi perencanaan dan alokasi yang lebih baik, yang mencakup 12 negara bagian. Makalah ini mencantumkan kepala anggaran, norma-norma biaya dan alat-alat yang dikembangkan untuk membuat perencanaan yang memadai. Artikel ini dipublikasikan pada 2022 di jurnal NCBI
Salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi dan mutu tenaga kesehatan adalah dengan mendorong pelatihan yang mendukung kesinambungan dalam menjalankan praktik. Untuk meningkatkan mutu pelatihan, Kementerian Kesehatan menetapkan kebijakan memperbaiki standar dan tata kelola lembaga penyelenggara pelatihan sehingga berdampak terhadap peningkatan kualitas tenaga kesehatan. Kebijakan ini termasuk mengembangkan platform digital Plataran Sehat. Berdasarkan latar belakang tersebut, PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan seminar sebagai salah satu upaya universitas merespon kebijakan Kementerian Kesehatan mengembangkan kompetensi tenaga kesehatan. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari proses akreditasi unit pelatihan PKMK FK-KMK UGM dalam rangka menghasilkan pelatihan dan output yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Webinar diselenggarakan pada Rabu (3/4/2024)
Praktik Manajemen Keuangan Publik (Public Finance Management/PFM) mempengaruhi pencapaian tujuan sistem kesehatan. Proses PFM dilaksanakan dalam siklus anggaran yang meliputi perumusan, pelaksanaan, dan pemantauan anggaran pemerintah. Aktor, struktur, dan proses pemantauan dan pertanggungjawaban anggaran merupakan hal yang penting dalam meningkatkan efisiensi sistem kesehatan. Penelitian ini meneliti bagaimana proses pemantauan dan pertanggungjawaban anggaran mempengaruhi efisiensi sistem kesehatan daerah di Kenya. Kami melakukan studi kasus kualitatif terhadap empat kabupaten di Kenya yang dipilih berdasarkan efisiensi teknis relatif mereka. Kami mengumpulkan data dengan menggunakan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan di bidang kesehatan dan keuangan (n=70), dan tinjauan dokumen. ce pada efisiensi sistem kesehatan daerah di Kenya. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di jurnal NCBI
Cakupan kesehatan universal (UHC) adalah prioritas sistem kesehatan di seluruh dunia dan merupakan pusat dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 3 (target 3.8). Hal yang sangat penting dalam pencapaian UHC adalah kualitas layanan. Namun, bukti yang ada saat ini menunjukkan bahwa kualitas layanan kesehatan masih belum optimal, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Tujuan utama dari tinjauan ruang lingkup ini untuk meringkas literatur konseptual dan empiris yang ada tentang kualitas perawatan dalam konteks UHC dan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di jurnal BMC
Harga tagihan adalah daftar harga yang ditetapkan oleh penyedia layanan dan sistem kesehatan untuk setiap layanan medis di AS. Biaya ini sering beberapa kali lipat lebih tinggi daripada biaya yang diberikan kepada individu yang memiliki asuransi swasta atau asuransi publik, namun harga daftar ini ditagihkan secara penuh kepada pasien yang tidak memiliki asuransi, sehingga menempatkan mereka pada peningkatan risiko pengeluaran kesehatan katastropik (catastrophic health expenditures, CHE). Tujuan dari penelitian ini untuk menguji risiko CHE berdasarkan status asuransi, diagnosis diabetes, dan untuk menguji kesenjangan disparitas berdasarkan ras/etnis. Temuan peneliti menunjukkan bahwa pasien yang tidak diasuransikan dengan diabetes memiliki risiko yang lebih tinggi secara signifikan untuk CHE. Risiko-risiko ini lebih lanjut ditemukan lebih tinggi secara tidak proporsional di antara ras/etnis minoritas yang tidak diasuransikan, yang menunjukkan bahwa CHE dapat menjadi saluran yang melaluinya kesenjangan ekonomi dan kesehatan struktural dilanggengkan. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di jurnal BMC
Ambang batas efektivitas biaya memiliki peran penting dalam ekonomi kesehatan. Ambang batas ini digunakan oleh para peneliti, penyedia layanan kesehatan, dan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi efisiensi pengeluaran layanan kesehatan, memprioritaskan investasi, dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Jenis ambang batas efektivitas biaya yang ada saat ini-aturan praktis yang bersifat arbitrer, ambang batas dari sisi permintaan, dan ambang batas dari sisi penawaran-semuanya memiliki kelemahan. Contoh ambang batas efektivitas biaya yang bersifat aturan praktis antara lain yang digunakan di Amerika Serikat (US$50.000-$100.000 per quality-adjusted life-year (QALY)) dan Inggris (£20.000-£30.000 per QALY).1 WHO sebelumnya telah merekomendasikan untuk menetapkan ambang batas efektivitas biaya sebesar satu hingga tiga kali produk domestik bruto (PDB) per kapita nasional, sebuah praktik yang masih umum dilakukan. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di jurnal The Lancet Global Health
WHO menyerukan kepada pemerintah untuk memprioritaskan investasi dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan semua orang, dimanapun. Di dunia yang semakin bergejolak, perubahan iklim, keadaan darurat, dan guncangan lainnya akan membawa dampak yang lebih besar pada sistem kesehatan dan orang-orang yang paling membutuhkannya. Lebih dari 40% orang di dunia sudah tinggal di daerah yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Lebih dari seperempat populasi global tinggal di daerah yang terkena. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 oleh WHO.
|
Website ini ditujukan untuk manajer sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat baik sakit maupun sehat, namun juga harus memikirkan pemerataannya. Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola lembaga kesehatan, pengelola program dan kegiatan kesehatan, pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati kesehatan. Sebagai pengelola lembaga kesehatan, lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.
Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.
|
