Cakupan kesehatan universal (UHC) bertujuan untuk memastikan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas tanpa beban keuangan. Di Indonesia, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai tingkat partisipasi yang tinggi (>90%), namun kesenjangan dalam pelaksanaannya masih tetap ada—terutama di daerah pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan UHC di Kabupaten Tanah Laut, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat utama, serta mengusulkan strategi yang sesuai dengan konteks setempat guna memperkuat efektivitas dan keadilannya. Keberhasilan UHC dalam konteks desentralisasi lebih bergantung pada pengaturan tata kelola yang mengoptimalkan sistem yang ada daripada pada teknologi baru. Peneliti mengusulkan strategi yang sensitif terhadap konteks: penganggaran berbasis kebutuhan, sistem informasi kesehatan yang saling terintegrasi, pendidikan yang dipimpin oleh tenaga kesehatan masyarakat, dan skema perekrutan berbasis kontrak untuk fasilitas di daerah terpencil. Tanpa adaptasi semacam itu, tingkat pendaftaran yang tinggi berisiko menjadi “ilusi cakupan” yang menyembunyikan rendahnya pemanfaatan layanan dan ketidaksetaraan yang terus berlanjut. Pengalaman Tanah Laut menawarkan model yang dapat ditiru bagi kabupaten semi-pedesaan lainnya yang berupaya mengubah UHC dari janji kebijakan menjadi keadilan kesehatan yang nyata.
