Jakarta - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menjadi salah satu pembicara penting dalam acara The 8th InaHEA Biennial Scientific Meeting (BSM) di Universitas Indonesia. Acara yang bertajuk 'Transformasi Sistem Kesehatan: Transisi Demografi dan Tantangan Ekonomi' ini menjadi konteks penting bagi pengembangan dan peningkatan sistem kesehatan nasional.
Ghufron mengatakan perhatian terhadap sistem kesehatan nasional menjadi semakin jelas. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya peserta JKN yang mencapai lebih dari 264 juta peserta per 1 Oktober 2023. Dengan semakin meningkatnya jumlah peserta ini, tidak dipungkiri akses pada pelayanan kesehatan juga akan mengalami peningkatan yang signifikan.
"Dalam tahun 2023 ini, terlihat tren angka utilisasi yang terus meningkat. Diperkirakan pengeluaran BPJS Kesehatan untuk pelayanan kesehatan akan mencapai Rp 30 triliun. Ini mencerminkan betapa pentingnya Program JKN dalam mendukung akses masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas," ujar Ghufron dalam keterangan tertulis, Jumat (27/10/2023).
Ghufron juga menjelaskan pada tahun 2022 lalu, terdapat 502,9 juta pemanfaatan layanan kesehatan melalui Program JKN. Hal ini setara dengan lebih dari 1,4 juta pemanfaatan layanan kesehatan setiap harinya. Angka ini mencerminkan besarnya tanggung jawab BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat Indonesia.
"Bahkan sampai saat ini, BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama dengan 23.592 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), termasuk puskesmas, klinik, dan dokter praktik perorangan. Sementara itu, BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan 3.004 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), seperti rumah sakit dan klinik utama," terangnya.
Lebih lanjut, Ghufron menjelaskan hal tersebut membuktikan komitmen BPJS Kesehatan dalam menyediakan akses yang lebih luas dan beragam kepada peserta program JKN. Ia mengatakan BPJS Kesehatan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkesinambungan dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.
"Tak hanya itu, sekarang ini BPJS Kesehatan sudah tidak defisit dan tanpa utang ke fasilitas kesehatan. Bahkan, saat ini BPJS Kesehatan memberikan uang muka kepada rumah sakit yang memiliki kinerja yang bagus, serta meningkatkan tarif kapitasi ke FKTP yang akan memberikan insentif kepada penyedia layanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan," jelasnya.
Diketahui, tahun ini BPJS Kesehatan berfokus pada Transformasi Mutu Layanan. Salah satu strategi yang ditempuh adalah penyediaan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui program Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS). Hal ini akan membantu masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan akses yang lebih baik ke pelayanan kesehatan.
"Harapannya melalui Program DBTFMS ini masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mendapatkan pelayanan yang lebih mudah. Jadi tidak ada lagi cerita masyarakat Indonesia yang kesulitan dalam mendapatkan akses kesehatan," imbuhnya.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga memiliki jutaan data yang sangat berharga, yakni data yang dapat menjadi alat efektif untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan kesehatan dalam rangka memajukan JKN.
Terakhir, Ghufron menutup pembahasannya dengan berharap Program JKN ini dapat terus memberikan manfaat yang maksimal dengan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara bagi seluruh masyarakat Indonesia.
"Langkah ini mencerminkan komitmen BPJS Kesehatan dalam menjaga kualitas dan ketersediaan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Dengan jumlah peserta yang terus bertambah dan tantangan yang dihadapi juga semakin besar, maka melalui inovasi dan kerja sama dengan stakeholder terkait, Program JKN dapat terus memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara," tutupnya.
