Reportase

PKMK - Jakarta. Jumlah pembiayaan TB menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun di era JKN. Namun, berdasarkan pembiayaan tersebut, indikator TB di Indonesia masih belum menunjukkan output yang menggembirakan. Pembiayaan program TB saat ini memiliki sistem dual pool dimana BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan memiliki peranan dalam pembiayaan program TB. Model pembiayaan program TB dilakukan Kementerian Kesehatan berdasarkan perencanaan diawal sedangkan BPJS Kesehatan mengimplementasikan pembiayaan TB menurut sistem klaim. Oleh karena itu, sistem pembiayaan TB terkesan terfragmentasi pada BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Fragmentasi dari dual pool tersebut juga tidak diikuti oleh koordinasi satu sama lain sehingga aspek ini tentunya akan beresiko dalam inefisiensi program TB khususnya dari frame pembiayaan. Hal ini melatarbelakangi PKMK FK UGM dengan didukung oleh Subdit P2 Tuberkulosis Kementerian Kesehatan Indonesia melakukan kajian berupa analisis kebijakan pembiayaan program pengendalian TB dalam konteks JKN. Riset ini dilakukan di provinsi Jawa Barat (Kota Bandung dan Kabupaten Bogor) dan provinsi Sumatera Utara (Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang) dengan pendekatan studi kasus.

Kajian ini telah memasuki fase diseminasi nasional yang dilakukan pada 20 Desember 2017 bertempat di Jakarta. Agenda diseminasi ini dipaparkan oleh peneliti PKMK UGM serta dibahas oleh Pandu Riono, PhD selaku Komisi Ahli TB dan pihak BPJS Kesehatan. Pemaparan hasil kajian ini dihadiri oleh Biro Perencanaan dan Penganggaran Kemenkes, Direktorat Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Direktorat P2P Kemenkes, Komisi Ahli Kebijakan Program TB, KNCV dan peneliti TB. Acara ini dipandu oleh Prof. Laksono Trisnantoro M.Sc., Ph.D dari PKMK FK UGM. Secara garis besar, agenda ini mendiskusikan aspek penting dalam urgensi isu fragmentasi pembiayaan TB di Indonesia dengan sistem dual pool.

Pada diskusi tersebut dipaparkan bahwa pembiayaan layanan TB di FKTL dan FKTP menunjukkan tren peningkatan di era JKN. Selain itu, penelitian ini menjadi salah satu evidence bahwa pembiayaan TB masih sangat terfragmentasi oleh sistem pembiayaan pola Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Purchasing dual pool ini belum memiliki sistem yang sinkron pada dua purchaser. Oleh karena itu, inefisiensi akan terjadi pada pembiayaan TB yang ditandai oleh double purchasing pada program yang sama. Di sisi lain, penelitian ini menemukan data menarik mengenai fenomena kualitas optimalitas FKTP sebagai gatekeeper. Fenomena diagnosis TB (A.15) yang seharusnya dilakukan di level FKTP masih dilakukan di FKTL serta mekanisme rujuk balik layanan TB pada FKTL ke FKTP masih belum berjalan dengan baik. Fenomena ini akan meningkatkan potensi Fraud dalam sistem pembiayaan layanan TB di fasilitas kesehatan. Di lain sisi, sistem penatalaksanaan layanan TB di fasilitas kesehatan belum memiliki aspek regulatif yang mengatur tentang purchasing control pada dual pool, kontrol layanan rujukan dan scope akuntabilitas data pada pihak Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, Pandu Riono PhD selaku Komisi Ahli TB mendukung hasil penelitian dimana masih terjadi fenomena fragmentasi sistem pembiayaan TB. Integrasi operasional merupakan aspek penting yang harus segera diwujudkan khususnya dalam pembiayaan layanan TB menimbang pembiayaan pada layanan TB sangat tinggi dan memiliki tren peningkatan dari segi kuantitas. Kegentingan pembiayaan TB tersebut merupakan permasalahan besar dimana saat ini sistem pembiayaan TB di Indonesia masih ditopang oleh pihak eksternal seperti Global Fund. Subdit TB Kementerian Kesehatan menambahkan, hasil riset ini koherens dengan riset yang dilakukan oleh Kemenkes tentang fenomena fragmentasi pembiayaan TB. Di Era JKN saat ini, sistem pembiayaan TB cenderung menyulitkan Kementerian Kesehatan dalam kontrol sistem pembiayaan dan layanan program TB baik di level FKTP dan FKTL. Hal ini dikarenakan belum berjalannya koordinasi data dan pembiayaan secara langsung oleh pooler (Kemenkes dan BPJS Kesehatan).

Hasil diskusi ini menyimpulkan tentang pentingnya implementasi sistem sinkronisasi terpadu yang operasional oleh BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan di layanan TB. Regulasi yang mengikat dan operasional merupakan alternatif dalam permasalahan fragmentasi pembiayaan TB saat ini. Selain itu, penguatan peran FKTP sebagai gatekeeper dan implementasi rujuk balik dari FKTL ke FKTP perlu dioptimalkan melalui sistem koordinasi dan pengawasan dalam rangka kendali mutu dan kendali biaya pada layanan program TB. Di sisi lain, aspek UKM di layanan TB perlu untuk dikaitkan melalui peningkatan peran daerah sehingga permasalahan pembiayaan TB dapat dilaksanakan dengan holistik.

Reporter:

Nopryan Ekadinata dan Deni Harbianto