Pada 12 Desember 2017, PBB mengeluarkan resolusi (A / RES / 72/139) yang setuju untuk mengadakan Pertemuan Tingkat Tinggi PBB (HLM) pertama tentang Cakupan Kesehatan Universal (UHC) selama Sidang Umum PBB 2019 ( UNGA).
Presiden UNGA kemudian menunjuk perwakilan permanen Hongaria dan Thailand untuk memfasilitasi proses konsultasi yang terbuka dan transparan dengan Negara-negara Anggota untuk mengusulkan modalitas bagi HLM. Modalitas yang disetujui, menguraikan format, ruang lingkup, dan topik pertemuan, mengungkapkan bahwa tema keseluruhan HLM adalah “Cakupan Kesehatan Universal: Bergerak Bersama untuk Membangun Dunia yang Lebih Sehat.”
Peringatan UHC tahun ini akan menjadi tonggak penting di jalan menuju Pertemuan Tingkat Tinggi PBB tentang Cakupan Kesehatan Universal pada 23 September 2019. Membangun momentum dari berbagai peristiwa seperti Hari Kesehatan Dunia 2018 dan Konferensi Global Kedua tentang Perawatan Kesehatan Primer, Hari UHC akan memberikan pemerintah, aktor non-negara dan pemangku kepentingan di seluruh sistem PBB platform penting untuk menyatukan dan mendorong tindakan untuk mencapai UHC pada tahun 2030.
More Articles...
- Ensuring and Measuring Universality in UHC
- Universal Health Coverage: an Overview and Lessons from Asia
- Jurnal Open Access: Introducing the World Bank's 2018 Health Equity and Financial Protection Indicators Database
- Jurnal Open Access: Universal health coverage in Indonesia: concept, progress and challenges
- Evidence and projections on the progressivity of health care financing in Finland
- Reportase INAHEA 5th Annual Scientific Meeting
- Ethics, economics, and public financing of health care
- Laporan Monitoring Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS - PK) Kulon Progo 2018
- The promise and peril of universal health care
- Moving towards universal health coverage: engaging non-state providers
- Jurnal Universal Health Coverage and Primary Healthcare: Lessons From Japan
- Review Artikel An evaluation of health systems equity in Indonesia: study protocol
- Hasil Rapat Komisi IX DPR RI
- Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
- Pencabutan Pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik
- Review Artikel: Inequality in Access to Health Care, Health Insurance and the Role of Supply Factors
- Politisasi Anggaran Sektor Publik
- Tanggapan BPJS Kesehatan atas Surat Pengurus Besar IDI dan Pengurus Pusat PERSI
- Bedah Buku “Analis Kebijakan Kesehatan, Prinsip, dan Aplikasi”
