Pelemahan nilai tukar rupiah, tekanan terhadap pasar keuangan, serta menurunnya kinerja investasi dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali memunculkan pertanyaan mengenai prioritas belanja publik di Indonesia. Dalam situasi ekonomi yang tidak diharapkan, sektor kesehatan sering dianggap sebagai beban fiskal yang perlu dikendalikan. Padahal, sistem kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pelayanan medis, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan produktivitas tenaga kerja, ketahanan sosial, dan stabilitas ekonomi jangka panjang.
Studi Darvas dkk. (2018) menunjukkan bahwa sistem kesehatan memiliki dampak makroekonomi yang luas, mulai dari pengaruh terhadap produktivitas pekerja, partisipasi angkatan kerja, hingga ketimpangan sosial dan pengeluaran fiskal. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa pemotongan belanja kesehatan secara agresif pada masa krisis justru dapat memperlambat perlambatan ekonomi dan meningkatkan ketimpangan akses layanan kesehatan. Dalam konteks Indonesia, temuan ini menjadi pengingat bahwa efisiensi pembiayaan kesehatan tidak semata-mata berarti pengurangan biaya, tetapi juga memastikan investasi kesehatan tetap mampu menjaga kualitas sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global.
