Plenary Session 4

Toward Efficient and Equitable Medicine Policy through Pharmacoeconomics, HTA, and Digital Health

Plenary Session 4 mengangkat tema "Toward Efficient and Equitable Medicine Policy through Pharmacoeconomics, HTA, and Digital Health" yang menekankan pentingnya sinergi antara transformasi digital kesehatan, farmakoekonomi, dan Health Technology Assessment (HTA) dalam mendukung kebijakan obat yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Para pembicara menjelaskan bahwa perkembangan teknologi kesehatan harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola kebijakan, analisis ekonomi kesehatan, serta pemanfaatan data digital agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Perkembangan Digital Health dan Peran Farmakoekonomi

Dr. Apt. Hening Pratiwi, S.Farm., M.Sc. menjelaskan bahwa transformasi digital telah mengubah cara sistem kesehatan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai inovasi seperti telemedicine, telehealth, telefarmasi, rekam medis elektronik, aplikasi kesehatan, dan perangkat pemantau kesehatan kini menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan modern. Namun, setiap inovasi tersebut tidak cukup hanya memberikan kemudahan pelayanan. Sistem kesehatan juga harus memastikan bahwa teknologi yang digunakan mampu menghasilkan manfaat kesehatan yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Dalam konteks tersebut, farmakoekonomi berperan sebagai alat untuk mengevaluasi efisiensi suatu intervensi kesehatan. Melalui analisis farmakoekonomi, pengambil kebijakan dapat membandingkan berbagai alternatif terapi berdasarkan biaya yang diperlukan dan luaran kesehatan yang dihasilkan. Pendekatan ini membantu pemerintah maupun fasilitas kesehatan memilih intervensi yang memberikan nilai terbaik (value for money) sehingga penggunaan sumber daya kesehatan menjadi lebih optimal.

Pembicara menjelaskan bahwa perkembangan pelayanan kesehatan telah bergeser dari pendekatan empiris menuju pelayanan berbasis bukti (evidence-based medicine). Pada masa lalu, masyarakat lebih banyak mengandalkan pengalaman dalam menentukan terapi sehingga efektivitas maupun keamanan pengobatan sering kali sulit dipastikan. Saat ini, setiap keputusan terapi harus didukung oleh bukti ilmiah yang kuat melalui penelitian klinis, kajian sistematis, maupun data pelayanan kesehatan yang dikumpulkan secara berkelanjutan.

Transformasi digital memberikan kontribusi besar terhadap proses tersebut. Berbagai data pelayanan kesehatan yang berasal dari rekam medis elektronik, aplikasi kesehatan, perangkat wearable, maupun layanan telemedicine dapat dikumpulkan secara real time dan dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas terapi. Data tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi klinis maupun kebijakan kesehatan.

Sebagai contoh, pembicara menjelaskan penerapan digital health pada pengelolaan diabetes melitus. Pemantauan pasien secara digital mampu meningkatkan kepatuhan penggunaan obat, memperbaiki pengendalian kadar gula darah, serta meningkatkan ketepatan penggunaan insulin. Perbaikan tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga mengurangi risiko komplikasi sehingga biaya pelayanan kesehatan dapat ditekan.

Perkembangan teknologi juga mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) dalam pelayanan kefarmasian. AI diproyeksikan menjadi pusat pengambilan keputusan yang menghubungkan berbagai sumber informasi, seperti data pasien, sistem informasi rumah sakit, hasil penelitian, hingga sistem keamanan data. Melalui analisis yang cepat dan akurat, AI dapat membantu tenaga kesehatan menentukan terapi yang lebih efektif, melakukan skrining lebih dini, memberikan rekomendasi berbasis biaya, serta mempercepat proses pelayanan. Namun, implementasi AI harus tetap berada dalam kerangka regulasi, standardisasi, dan sertifikasi agar keamanan serta kerahasiaan data pasien tetap terjamin.

Pembicara juga menegaskan bahwa farmakoekonomi tidak hanya membandingkan biaya obat, tetapi juga menilai manfaat kesehatan yang dihasilkan dari suatu terapi. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan, mendukung penyusunan kebijakan obat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya kesehatan, dan meningkatkan efektivitas pelayanan. Salah satu indikator yang digunakan adalah Quality Adjusted Life Year (QALY) yang menggambarkan manfaat kesehatan yang diperoleh pasien dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Integrasi antara digital health dan farmakoekonomi menghasilkan bukti ilmiah yang semakin kuat untuk mendukung evidence-based medicine. Bukti tersebut kemudian dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan obat, penyusunan Formularium Nasional, pelaksanaan Health Technology Assessment (HTA), perencanaan pengadaan obat, hingga proses monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memperkuat dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan.

Tata Kelola Kebijakan Farmasi Nasional

Pembicara kedua, Dita Novianti Sugandi Anggadiredja, S.Si., Apt., M.M. menjelaskan bahwa transformasi sistem kesehatan Indonesia berfokus pada enam pilar utama yang menempatkan upaya promotif dan preventif sebagai prioritas tanpa mengabaikan pelayanan kuratif. Untuk mendukung transformasi tersebut, pemerintah menerbitkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perbekalan Kesehatan yang mengatur seluruh siklus pengelolaan obat dan alat kesehatan secara komprehensif.

Regulasi tersebut mengatur lima tahapan utama, yaitu perencanaan, produksi, penyediaan, peredaran, dan pengendalian. Pemerintah mengintegrasikan seluruh proses tersebut melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN) sehingga pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan secara digital, transparan, dan real time. Digitalisasi tersebut diharapkan meningkatkan efisiensi rantai pasok sekaligus memperkuat pengawasan terhadap ketersediaan obat di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga memperkuat pemanfaatan Health Technology Assessment (HTA) sebagai dasar dalam menentukan obat inovatif yang layak masuk ke dalam Formularium Nasional (Fornas). Melalui HTA, pemerintah menilai keamanan, efektivitas, manfaat klinis, dan efisiensi biaya suatu teknologi kesehatan sebelum teknologi tersebut dijamin dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan demikian, setiap obat yang digunakan benar-benar memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat sekaligus tetap menjaga keberlanjutan pembiayaan kesehatan.

Selain memperkuat HTA, pemerintah melakukan pembaruan Formularium Nasional secara berkala agar daftar obat selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah juga mengendalikan mutu, harga, dan distribusi obat sehingga masyarakat dapat memperoleh obat yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah mendorong Komite Farmasi dan Terapi untuk semakin aktif melakukan pemilihan obat berdasarkan bukti ilmiah dan efisiensi biaya.

Pembicara juga memperkenalkan inovasi proses bisnis HTA melalui pendekatan "Satu Pintu Satu Standar". Melalui mekanisme ini, seluruh proses pengajuan teknologi kesehatan dilakukan melalui satu platform yang terintegrasi. Proses dimulai dari pengajuan usulan, asesmen ilmiah, negosiasi harga, penilaian oleh Komite Penilaian Teknologi Kesehatan, hingga menghasilkan rekomendasi yang menjadi dasar keputusan Menteri Kesehatan. Mekanisme ini diharapkan mempercepat proses pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan transparansi serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri farmasi, dan penyedia layanan kesehatan.

Untuk menjamin akses masyarakat terhadap obat yang belum tersedia di Indonesia, pemerintah juga menerapkan mekanisme Special Access Scheme (SAS). Melalui mekanisme ini, obat tertentu dapat diimpor untuk kebutuhan khusus setelah memperoleh persetujuan dari Kementerian Kesehatan atau BPOM sesuai kewenangannya. Kebijakan tersebut memastikan pasien tetap memperoleh akses terhadap terapi yang dibutuhkan tanpa mengabaikan aspek keamanan dan pengawasan.

Transformasi digital juga menjadi bagian penting dalam kebijakan farmasi nasional. Pemerintah mengembangkan ekosistem digital yang mengintegrasikan data kesehatan, rekam medis elektronik, data tenaga kesehatan, layanan digital, serta sistem logistik kesehatan melalui platform SATUSEHAT. Salah satu komponen pentingnya adalah SATUSEHAT Logistik yang berfungsi memantau stok, distribusi, dan penggunaan obat secara nasional. Sistem ini memungkinkan pemerintah memonitor ketersediaan obat secara real time sehingga risiko kekosongan obat dapat diminimalkan.

Pada akhir paparannya, pembicara menegaskan bahwa Indonesia sedang membangun sistem logistik farmasi yang terintegrasi mulai dari proses produksi hingga penggunaan obat oleh pasien. Transformasi digital diharapkan mampu meningkatkan efisiensi rantai pasok, menjamin ketersediaan obat di seluruh fasilitas kesehatan, memperkuat transparansi pengelolaan logistik, serta mendukung terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Plenary Session 4 menunjukkan bahwa farmakoekonomi, HTA, dan transformasi digital merupakan tiga komponen yang saling melengkapi dalam mendukung kebijakan obat di Indonesia. Pemanfaatan data digital, analisis ekonomi kesehatan, serta penguatan tata kelola kebijakan menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Special Session 2

Special Session 2 membahas upaya penguatan sistem pembayaran pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Para narasumber menekankan bahwa reformasi sistem pembayaran tidak hanya bertujuan mengendalikan biaya pelayanan, tetapi juga mendorong peningkatan mutu layanan, memperkuat fungsi fasilitas kesehatan primer sebagai gatekeeper, serta menciptakan sistem pembiayaan yang lebih efisien, adil, dan berorientasi pada hasil kesehatan masyarakat.

Ery Setiawan, S.K.M., M.E., Ph.D. menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran pelayanan kesehatan primer di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sebelum JKN diterapkan, fasilitas kesehatan menggunakan sistem fee for service, yaitu pembayaran berdasarkan jumlah tindakan yang diberikan kepada pasien. Skema tersebut mendorong peningkatan volume pelayanan, tetapi juga meningkatkan risiko pembengkakan biaya karena fasilitas kesehatan memiliki insentif untuk memberikan lebih banyak tindakan medis.

Sejak implementasi JKN (2014), pemerintah mulai menerapkan sistem kapitasi yang memberikan pembayaran tetap berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di fasilitas kesehatan. Selanjutnya, pemerintah mengembangkan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) pada tahun 2015 dengan mengaitkan besaran pembayaran terhadap pencapaian indikator pelayanan. Pada tahun 2023, pemerintah kembali menyempurnakan sistem tersebut melalui penerapan Risk Adjusted Capitation (RAC), yaitu mekanisme pembayaran yang memperhitungkan karakteristik risiko peserta, seperti usia dan jenis kelamin. Pendekatan ini bertujuan memberikan kompensasi yang lebih proporsional kepada fasilitas kesehatan yang melayani kelompok masyarakat dengan risiko kesehatan lebih tinggi.

Pembicara membandingkan kebijakan pembayaran di Indonesia dengan beberapa negara, seperti Australia, Inggris, dan Brasil. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah mulai menerapkan konsep strategic purchasing melalui kombinasi kapitasi berbasis risiko dan kinerja. Namun, penyesuaian risiko di Indonesia masih menggunakan variabel yang terbatas dibandingkan negara lain yang telah memasukkan faktor sosial ekonomi, tingkat kerentanan masyarakat, hingga karakteristik geografis sebagai bagian dari perhitungan pembayaran.

Selain itu, sistem insentif yang diterapkan saat ini masih lebih banyak menggunakan pendekatan pengurangan pembayaran ketika indikator tidak tercapai dibandingkan pemberian penghargaan atas peningkatan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, pembicara mendorong penyempurnaan indikator kinerja agar lebih berorientasi pada luaran kesehatan (health outcomes), sehingga fasilitas kesehatan terdorong meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi target administratif.

Febriansyah Budi Pratama, S.K.M., M.E. kemudian memaparkan arah kebijakan pembayaran kapitasi yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Berdasarkan simulasi yang dilakukan pada salah satu puskesmas, besaran kapitasi ditentukan oleh beberapa komponen, yaitu jumlah tenaga kesehatan, karakteristik risiko peserta, serta capaian indikator kinerja fasilitas kesehatan. Simulasi tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian berdasarkan sumber daya manusia dan Risk Adjusted Capitation mampu meningkatkan nilai kapitasi dasar. Namun, fasilitas kesehatan tetap akan menerima pengurangan pembayaran apabila belum memenuhi indikator Kapitasi Berbasis Kinerja, seperti angka kontak, rasio rujukan nonspesialistik, dan pengendalian penyakit kronis.

Pembicara juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menaikkan tarif kapitasi pada tahun 2023. Meskipun demikian, evaluasi menunjukkan bahwa peningkatan tarif tersebut belum mampu mengurangi dominasi pembiayaan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). Sebagian besar biaya JKN masih digunakan untuk pelayanan rumah sakit, sedangkan penguatan layanan primer belum memberikan dampak yang optimal terhadap pengendalian biaya kesehatan secara nasional.

Hasil evaluasi pelaksanaan JKN menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap FKTP terus meningkat, tetapi pemerataan pemanfaatan layanan masih menjadi tantangan. Beberapa wilayah, terutama di Indonesia Timur, masih memiliki angka kunjungan yang lebih rendah dibandingkan wilayah lain. Di sisi lain, fungsi FKTP sebagai gatekeeper juga belum berjalan optimal karena masih banyak kasus yang sebenarnya dapat ditangani di layanan primer justru dirujuk ke rumah sakit.

Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa sekitar 12 persen biaya rawat inap di rumah sakit berasal dari kasus yang seharusnya dapat diselesaikan di FKTP. Selain itu, tingginya beban penyakit kronis yang terlambat terdeteksi menyebabkan biaya pelayanan JKN terus meningkat. Hingga tahun 2025, sekitar 87 persen pembiayaan JKN masih terserap untuk pelayanan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan layanan primer masih menjadi prioritas penting dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan JKN.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan mengusulkan beberapa langkah perbaikan. Pemerintah berencana melakukan standardisasi sarana dan prasarana FKTP, memperkuat standar pelayanan klinis berbasis pedoman praktik, menyempurnakan indikator Kapitasi Berbasis Kinerja agar lebih objektif, mengembangkan sistem insentif yang lebih menghargai capaian mutu pelayanan, serta memperluas cakupan evaluasi terhadap seluruh peserta terdaftar, bukan hanya peserta yang aktif memanfaatkan layanan.

Pada sesi berikutnya, Ryza Maulana Putra, S.Gz., M.E. dari Health Systems Insight (HSI) memaparkan hasil penelitian mengenai pengembangan metode costing untuk mengevaluasi tarif kapitasi. Penelitian tersebut bertujuan menghitung biaya riil pelayanan di FKTP sehingga pemerintah memiliki dasar yang lebih akurat dalam menetapkan besaran kapitasi.

Tim peneliti mengembangkan metode costing melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama menghitung seluruh komponen biaya secara rinci, meliputi biaya tenaga kesehatan, obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan, investasi, operasional, dan biaya tidak langsung. Pendekatan kedua menggunakan metode yang lebih sederhana dengan menjadikan biaya sumber daya manusia sebagai indikator utama untuk memperkirakan total biaya pelayanan pada lebih banyak fasilitas kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pelayanan sangat bervariasi antarjenis fasilitas maupun antarwilayah. Klinik pratama memiliki variasi biaya yang lebih tinggi dibandingkan puskesmas. Beberapa daerah, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, juga menunjukkan kebutuhan biaya pelayanan yang relatif lebih besar dibandingkan wilayah lainnya.

Penelitian tersebut menemukan bahwa tarif kapitasi yang berlaku saat ini masih berada di bawah kebutuhan biaya riil fasilitas kesehatan. Selisih antara tarif yang diterima dan hasil perhitungan biaya berkisar antara 4 hingga 26 persen, bergantung pada jenis fasilitas dan ketersediaan tenaga kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak FKTP masih harus menanggung sebagian biaya operasional sehingga ruang untuk meningkatkan mutu pelayanan menjadi lebih terbatas.

Sebagai tindak lanjut, tim peneliti mengembangkan instrumen costing berbasis Microsoft Excel yang dapat membantu pemerintah menghitung kebutuhan biaya setiap fasilitas kesehatan secara lebih sistematis. Instrumen tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi tarif kapitasi secara berkala sehingga kebijakan pembiayaan menjadi lebih transparan, objektif, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Secara keseluruhan, Special Session 2 menegaskan bahwa reformasi sistem pembayaran merupakan salah satu kunci untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer di Indonesia. Pengembangan kapitasi berbasis risiko, penyempurnaan indikator kinerja, evaluasi tarif berdasarkan biaya riil, serta penguatan fungsi FKTP sebagai gatekeeper diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pembiayaan, memperbaiki mutu pelayanan, dan mendukung keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Special Session 3

Penguatan Layanan Primer melalui Integrasi Pelayanan, Kemitraan Swasta, dan Inovasi Penanganan HIV

Special Session 3 membahas berbagai upaya untuk memperkuat layanan kesehatan primer melalui implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP), pelibatan fasilitas kesehatan swasta dalam Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta pengembangan layanan HIV berbasis pelayanan primer dan komunitas. Para narasumber menegaskan bahwa transformasi layanan primer tidak hanya memerlukan dukungan kebijakan nasional, tetapi juga membutuhkan kesiapan organisasi, pembiayaan yang memadai, pemanfaatan data, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat.

Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP)

dr. Lukman Hilfi, M.M., Ph.D. memaparkan pengalaman implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) di Kabupaten Garut sebagai salah satu contoh pelaksanaan transformasi layanan primer di daerah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kesiapan Puskesmas dalam mengimplementasikan ILP terus meningkat dari tahun 2023 hingga 2024. Semakin banyak Puskesmas yang masuk dalam kategori kesiapan tinggi, sedangkan jumlah Puskesmas dengan tingkat kesiapan sedang terus menurun. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa proses pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah mampu meningkatkan kapasitas organisasi dalam menghadapi perubahan sistem pelayanan.

Pembicara menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi ILP bukan hanya ditentukan oleh kebijakan nasional, melainkan juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik wilayahnya. Kabupaten Garut menyusun pedoman operasional yang mempertimbangkan kondisi geografis, ketersediaan tenaga kesehatan, serta distribusi fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan tersebut membuat pedoman lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh tenaga kesehatan dibandingkan apabila hanya mengacu pada pedoman nasional yang bersifat umum.

Selain aspek kebijakan, evaluasi juga menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran masih menghadapi beberapa kendala. Di sejumlah wilayah, alokasi anggaran belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan sarana, prasarana, maupun operasional pelayanan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan secara optimal meskipun komitmen pelaksana di lapangan cukup tinggi.

Berdasarkan pengalaman implementasi tersebut, pembicara menyimpulkan bahwa setiap Puskesmas memiliki tingkat kesiapan dan kapasitas yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat menerapkan satu model implementasi yang sama untuk seluruh daerah. Pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui coaching, supervisi, dan komunikasi intensif agar tenaga kesehatan mampu beradaptasi dengan perubahan sistem pelayanan. Selain itu, pemanfaatan data menjadi komponen penting dalam proses pengambilan keputusan karena membantu mengidentifikasi hambatan, menentukan prioritas perbaikan, serta mengevaluasi hasil implementasi secara objektif. Perguruan tinggi juga memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi layanan primer melalui penelitian, penyediaan bukti ilmiah, dan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah.

Pelibatan Klinik Swasta dalam Program Cek Kesehatan Gratis

Estro Dariatno Sihaloho, S.E., M.E. memaparkan hasil kajian mengenai pelibatan klinik swasta dalam Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Penelitian dilakukan di Kota Bandung yang memiliki jumlah peserta JKN yang besar serta didukung oleh banyak fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Kajian tersebut bertujuan menilai kesiapan klinik swasta untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program promotif dan preventif yang sedang dikembangkan pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi nasional sebenarnya telah memberikan ruang bagi klinik swasta untuk berpartisipasi dalam Program CKG. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala karena pedoman operasional yang mengatur pelaksanaan ILP dan CKG di fasilitas kesehatan swasta belum tersedia secara rinci. Akibatnya, pelaksanaan program di lapangan belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan penyesuaian.

Dari sisi sumber daya, klinik swasta dinilai memiliki kesiapan yang relatif lebih baik dibandingkan dokter praktik mandiri. Klinik mampu menyediakan layanan skrining yang lebih lengkap karena didukung oleh tenaga kesehatan multidisiplin, laboratorium, dan sarana pemeriksaan yang memadai. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan bahwa sebagian klinik masih menghadapi keterbatasan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi khusus dalam pelaksanaan skrining berbasis ILP.

Selain itu, kajian mengidentifikasi beberapa tantangan lain, seperti distribusi logistik pemeriksaan yang belum optimal, belum terintegrasinya sistem informasi fasilitas kesehatan swasta dengan sistem pemerintah, serta belum meratanya distribusi dokter keluarga di beberapa wilayah perkotaan. Hambatan tersebut berpotensi memengaruhi kualitas dan cakupan pelayanan apabila tidak segera diatasi.

Analisis biaya juga menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan setiap jenis pemeriksaan sangat bervariasi, terutama pada pemeriksaan laboratorium dan skrining penyakit tertentu. Berdasarkan hasil tersebut, pembicara menilai bahwa skema kapitasi JKN yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu menutupi tambahan biaya pelayanan yang harus dikeluarkan klinik swasta dalam mendukung Program CKG.

Untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta, pembicara mengusulkan penyusunan model kontrak yang lebih fleksibel, penyempurnaan mekanisme pembiayaan, penguatan distribusi logistik, peningkatan peran dokter keluarga, serta pengembangan sistem pelayanan yang berkesinambungan (continuum of care). Dengan dukungan tersebut, klinik swasta diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas cakupan deteksi dini penyakit dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer.

Penguatan Layanan HIV di Fasilitas Kesehatan Primer

Dr. Adiatma Y.M. Siregar, S.E., M.Econ.St. menjelaskan bahwa pelayanan HIV di berbagai negara telah bergeser dari model yang berpusat di rumah sakit menuju pelayanan primer dan komunitas. Pendekatan tersebut bertujuan mendekatkan layanan kepada masyarakat sehingga pasien dapat memperoleh akses diagnosis, pengobatan, dan pemantauan secara lebih mudah dan berkelanjutan.

Di Indonesia, integrasi layanan HIV ke dalam pelayanan primer masih menghadapi sejumlah tantangan. Sebagian besar layanan antiretroviral (ART) masih terkonsentrasi di rumah sakit dan klinik khusus sehingga akses masyarakat belum merata. Selain itu, masih terdapat banyak orang dengan HIV yang belum mengetahui status kesehatannya atau terlambat memulai pengobatan karena keterbatasan akses terhadap layanan.

Hasil penelitian yang dipaparkan menunjukkan bahwa klinik berbasis komunitas mampu memberikan pelayanan HIV dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan rumah sakit tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Bahkan, beberapa indikator menunjukkan bahwa luaran klinis pasien yang memperoleh layanan di komunitas setara atau lebih baik dibandingkan pasien yang memperoleh layanan di rumah sakit.

Kajian juga mengevaluasi biaya implementasi program Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) di berbagai daerah. Hasil evaluasi menunjukkan adanya variasi biaya yang cukup besar antardaerah sehingga masih terdapat peluang untuk meningkatkan efisiensi melalui standardisasi pelayanan, penguatan manajemen program, serta optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia.

Pada akhir sesi, pembicara menegaskan bahwa layanan HIV berbasis komunitas memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses pelayanan sekaligus menekan biaya kesehatan. Namun, keberhasilan pengembangan layanan tersebut tetap memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai, penguatan sistem informasi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta integrasi yang lebih kuat dengan pelayanan kesehatan primer. Dengan pendekatan tersebut, sistem kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan HIV yang lebih mudah diakses, berkualitas, dan berkelanjutan.

Special Session 4

Transformasi Digital Kesehatan Indonesia: Kondisi Saat Ini dan Arah Pengembangannya

Special Session 4 membahas perkembangan transformasi digital kesehatan di Indonesia sebagai salah satu strategi utama dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. Para narasumber menjelaskan arah kebijakan pemerintah, pengembangan ekosistem digital kesehatan, pemanfaatan Health Sandbox, hingga peluang penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Seluruh pembahasan menekankan bahwa transformasi digital bukan sekadar digitalisasi administrasi, tetapi merupakan perubahan menyeluruh dalam tata kelola, pelayanan, dan pengambilan keputusan berbasis data.

drg. Rudy Kurniawan menjelaskan bahwa transformasi digital menjadi bagian penting dari enam pilar transformasi kesehatan nasional yang dikembangkan Kementerian Kesehatan. Untuk mendukung transformasi tersebut, pemerintah menyusun Digital Health Transformation Strategy (DHTS) 2.0 sebagai peta jalan pengembangan sistem digital kesehatan periode 2025–2029. Strategi ini tidak menggantikan sistem yang telah berjalan, tetapi mengintegrasikan berbagai inisiatif digital agar seluruh komponen sistem kesehatan dapat saling terhubung dan bekerja secara lebih efektif.

DHTS 2.0 memiliki empat misi utama, yaitu membangun ekosistem digital yang aman, terintegrasi, dan berkelanjutan; menyediakan layanan digital yang berorientasi pada kebutuhan pengguna; memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan; serta membangun ekosistem inovasi melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, fasilitas pelayanan kesehatan, industri, dan masyarakat. Melalui strategi tersebut, pemerintah berharap setiap data kesehatan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan kesehatan, perencanaan program, serta penyusunan kebijakan berbasis bukti.

Pembicara menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia. Tenaga kesehatan tidak hanya dituntut mampu mengoperasikan teknologi digital, tetapi juga harus memahami tata kelola data, keamanan informasi, serta pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan literasi digital, dan pengembangan kepemimpinan digital menjadi bagian penting dalam implementasi DHTS 2.0.

Selain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah juga berupaya menyederhanakan berbagai sistem informasi kesehatan yang selama ini berkembang secara terpisah. Integrasi sistem diharapkan mampu mengurangi duplikasi data, meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat pertukaran informasi, serta menghasilkan data yang lebih akurat dan mudah dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan platform SATUSEHAT sebagai fondasi interoperabilitas data kesehatan nasional.

Selanjutnya, dr. Ahmad Hidayat memaparkan konsep Health Sandbox, yaitu mekanisme pengujian inovasi digital kesehatan dalam lingkungan yang diawasi regulator sebelum diterapkan secara luas. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pengembang teknologi untuk menguji berbagai inovasi, seperti layanan telemedicine, aplikasi kesehatan, perangkat digital, maupun solusi berbasis kecerdasan buatan, tanpa mengabaikan aspek keamanan, mutu, dan kepatuhan terhadap regulasi. Melalui Health Sandbox, pemerintah dapat mengevaluasi manfaat, risiko, dan kesiapan suatu inovasi sebelum teknologi tersebut digunakan secara nasional.

Menurut pembicara, pendekatan ini mampu mempercepat inovasi sekaligus menjaga perlindungan masyarakat. Regulasi yang adaptif menjadi sangat penting agar perkembangan teknologi tidak terhambat, tetapi tetap memenuhi standar keselamatan pasien, perlindungan data pribadi, serta etika pelayanan kesehatan.

Pada sesi berikutnya, Endiyan Rakhmanda menjelaskan bahwa perkembangan Artificial Intelligence (AI) membuka peluang baru dalam transformasi sistem kesehatan. AI tidak hanya digunakan untuk mengembangkan aplikasi digital, tetapi juga berfungsi sebagai teknologi pendukung yang mampu membantu analisis data kesehatan dalam jumlah besar, mempercepat pengambilan keputusan klinis, meningkatkan akurasi diagnosis, mendukung pemantauan pasien, serta meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan.

Pembicara menegaskan bahwa pemanfaatan AI harus dibangun di atas infrastruktur digital publik yang kuat sehingga berbagai sistem informasi kesehatan dapat saling terhubung. Integrasi data menjadi syarat utama agar AI mampu menghasilkan rekomendasi yang akurat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, pengembangan AI harus berjalan seiring dengan penguatan kualitas data, interoperabilitas sistem, dan tata kelola teknologi informasi.

Dalam sesi diskusi, peserta memberikan perhatian besar terhadap isu perlindungan data pribadi dan keamanan informasi kesehatan. Para narasumber sepakat bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang dikembangkan pemerintah. Oleh sebab itu, seluruh proses pengumpulan, penyimpanan, dan pemanfaatan data kesehatan harus mengikuti prinsip keamanan, kerahasiaan, serta perlindungan hak pasien. Pemerintah telah menyusun berbagai pedoman dan regulasi sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan serta mengoperasikan sistem digital kesehatan.

Kesimpulan

Seluruh rangkaian sesi dalam konferensi menunjukkan bahwa transformasi sistem kesehatan Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti. Penguatan kebijakan farmasi melalui farmakoekonomi, Health Technology Assessment (HTA), dan digital health memberikan dasar yang lebih kuat dalam menentukan kebijakan obat yang efisien dan berkeadilan. Pada saat yang sama, reformasi sistem pembayaran JKN melalui pengembangan kapitasi berbasis risiko dan kinerja diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaan kesehatan nasional.

Konferensi ini juga menegaskan bahwa penguatan layanan primer harus menjadi prioritas utama. Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP), pelibatan klinik swasta dalam program promotif dan preventif, serta pengembangan layanan HIV berbasis komunitas menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dapat memperluas akses pelayanan sekaligus meningkatkan efisiensi sistem kesehatan.

Di sisi lain, transformasi digital menjadi fondasi penting bagi pengembangan sistem kesehatan di masa depan. Integrasi data melalui SATUSEHAT, penerapan Digital Health Transformation Strategy (DHTS) 2.0, pengembangan Health Sandbox, dan pemanfaatan kecerdasan buatan membuka peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat pengambilan keputusan, serta memperkuat penyusunan kebijakan berbasis data. Namun, keberhasilan transformasi tersebut tetap memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, tata kelola data yang baik, regulasi yang adaptif, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, akademisi, fasilitas pelayanan kesehatan, sektor swasta, dan masyarakat.

Secara keseluruhan, seluruh materi konferensi menegaskan bahwa pembangunan sistem kesehatan yang tangguh tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi atau perubahan regulasi, tetapi juga pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja secara kolaboratif dalam memanfaatkan bukti ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan. Pendekatan tersebut menjadi kunci untuk mewujudkan sistem kesehatan Indonesia yang lebih berkualitas, efisien, inklusif, dan berkelanjutan.