Dalam memperingati “Universal Health Coverage Day” pada 12 Desember 2014 ini, PKMK FK UGM menyelenggarakan seminar yang mengkaji beberapa kebijakan kesehatan dalam satu tahun Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Sambutandisampaikan oleh dr. Yodi Mahendradhata, MSc, PhD (Direktur PKMK FK UGM) yang diwakili oleh Ni Luh Putu Eka Putri Andayani, SKM, MKes sekaligus membuka kegiatan seminar. Putu menjelaskan diskusi ilmiah semacam ini sering dilakukan oleh PKMK FK UGM dalam menyebarluaskan informasi dan hasil penelitian, termasuk dalam mendukung pelaksanaan UHC di Indonesia.

Pemateri : M. Suharni (PKMK) - Kiki Tsalatsita (Pusat KPMAK) - Vera Yulyani (Pusat KPMAK)

Kegiatan yang dimoderatori oleh Deni Harbianto, SE ini dilanjutkan dengan sesi 1 yang memaparkan tentang masukan akademisi dalam perbaikan kebijakan JKN. Drs. M. Suharni, MA sebagai penyaji pertama, menyampaikan tentang evolusi kebijakan nasional dalam penanggulangan HIV/ AIDS sejak tahun 1988 s.d 2014 di era JKN. Suharni menekankan bahwa penanggulangan meliputi: penurunan jumlah kasus baru HIV, menurunkan angka kematian terkait AIDS, dan menurunkan stigma-diskriminasi. Terkait dengan pembiayaan, umumnya dana lokal dialokasikan untuk pengobatan dan perlindungan sosial, sedangkan dana donor untuk kegiatan pencegahan dan penelitian. Beberapa isu yang disampaikan salah satu peneliti HIV/ AIDS di PKMK ini, diantaranya : ekslusi dalam kepesertaan, integrasi pedoman pelaksanaan untuk populasi kunci dan ODHA dalam JKN, pembiayaan obat dalam paket manfaat JKN, dan kompensasi berbasis social inequity.

Materi berikutnya adalah pelaksanaan program TB di era JKN yang disampaikan oleh dr. Kiki Tsalatsita MPH. Peneliti senior di Pusat KPMAK ini mengawali dengan pemaparan delapan fokus prioritas nasional bidang kesehatan, tujuh prioritas reformasi kesehatan, akselerasi kegiatan TB, dan enam pilar Indonesia Public-Private Mix (INA-PPM) Comprehensive Model, beserta indikator kinerja P2 TB. dr. Kiki menyampaikan bahwa pelayanan TB bagi peserta JKN sudah masuk dalam daftar 155 jenis penyakit di FKTP, obat TB telah masuk dalam daftar Fornas di FKTP, dan seperti halnya pembiayaan HIV/ AIDS maka TB juga menerapkan sistem pembayaran kapitasi dan INA-CBG’s, sedangkan obat PKD menggunakan obat program. Vera Yulyani, S.Kep yang mendampingi dr. Kiki, kemudian melanjutkan paparan mengenai petunjuk teknis pelayanan TB bagi peserta JKN. Petunjuk teknis yang sedang diuji coba di 3 provinsi ini membahas mengenai pelayanan TB, mekanisme rujukan, tata kelola logistik, sampai dengan monitoring dan evaluasi.

Pemateri : Tiara Marthias (PKMK) - Laksono Trisnantoro (PKMK) - Doni Hendrawan (BPJS Kesehatan)

Kajian program KB di era JKN yang disajikan oleh dr. Tiara Marthias, MPH juga bagian dari materi di sesi ini. Menurut dr. Tiara, beberapa regulasi di tingkat pusat dan daerah sudah banyak membawa perubahan, diantaranya : kapitasi FKTP sudah mencakup pelayanan obat dan BMHP (termasuk pil, kondom), non kapitasi dapat melayani MOP/ vasektomi, tarif dan pelayanan KB semakin jelas (tetapi tidak untuk MOW yang melekat di layanan persalinan faskes rujukan dan tidak tersendiri seperti MOP), bahkan ada pemerintah kabupaten/ kota yang melalui CSR memberikan reward kambing betina pada pasangan yang ber-KB.

Peneliti senior di PKMK ini memaparkan bahwa koordinasi BKKBN Pusat - Provinsi - Kabupaten/ Kota dinilai belum sinergis, berkurangnya minat bidan praktek swasta untuk bekerja sama dengan Puskesmas, dan belum semua provider memahami layanan KB di skema JKN. Pada sesi diskusi, dr. Tiara dan dr. Kiki menyampaikan bahwa sertifikasi TB khusus untuk dokter praktek mandiri karena ada penelitian yang menilai dokter praktek mandiri (yang belum lama di Puskesmas) tidak terbiasa dengan tatalaksana program pemerintah sesuai pedoman nasional dalam penanggulangan TB. Berkaitan dengan penanganan barrier kepesertaan pada kelompok marginal HIV/ AIDS,

Sementara, Suharni menekankan pentingnya koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adanya sistem penanganan keluhan tentang aksesibilitas dan stigma yang melindungi aspek personal peserta JKN juga disampaikan dr. Doni Hendrawan, MPH selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Yogyakarta. Terkait dengan MOW dalam pelayanan KB, dr. Doni menyatakan bahwa BPJS Kesehatan kurang dilibatkan dalam penyusunan tarif dan layanan KB di INA-CBG’s sehingga diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh National Casemix Center Indonesia.

Seminar diakhiri oleh pemaparan dari Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD. mengenai perubahan kebijakan untuk mencegah memburuknya ketidakadilan sosial di sektor kesehatan. Isu seperti : subsidi terbalik, adanya kompartemen dalam pooling JKN, kesenjangan portabilitas, dan dana kompensasi menjadi bagian dalam penyajian materi. Prof. Laksono juga menjelaskan ringkasan kebijakan (policy brief) dari hasil penelitian monitoring dalam pelaksanaan JKN yang diselenggarakan oleh para peneliti dari 12 perguruan tinggi di Indonesia. Secara umum, rekomendasi kebijakannya yaitu memperhatikan aspek promotif dan preventif secara lebih kuat dan memperbaiki kebijakan JKN sesuai dengan konsep pembiayaan kesehatan (revenue collection, pooling, and purchasing).

Materi Seminar:

Drs. M. Suharni MA (HIV-AIDS dalam JKN)

Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD. (Policy Brief JKN)

dr. Tiara Marthias, MPH (KB dalam JKN)

dr. Kiki Tsalatsita MPH (TB dalam JKN)