Pertemuan Sosialisasi dan Kosultasi Hasil Strategi Perencanaan Berbasis Bukti Sektor Kesehatan Bidang KIA di Kabupaten Kepulauan Yapen

Tanggal : 23 Januari 2013
Tempat : Ruang Rapat Bappeda

Peserta :

Foto: Pertemuan Sosialisasi dan Konsultasi Hasil PBB di Kab Kepulauan YapenPertemuan sosialisasi dan konsultasi hasil strategi perencanaan berbasis bukti di Kabupaten Kepulauan Yapen di buka secara resmi oleh Wakil Bupati Frans Sanadi. Pada kesempatan tersebut wakil Bupati mengemukakan bahwa kegiataan perencanaan berbasis bukti dan hasilnya telah sejalan dengan misi dan visi Bupati untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Kepulauan Yapen. Anggaran kesehatan untuk sektor KIA juga sudah meningkat dan beberapa program telah dijalankan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya sumber daya manusia, baik di rumah sakit, puskesmas maupun di desa. Terbatasanya jumlah bidan desa menyebabkan banyak terjadi kematian karena keterlambatan merujuk ke rumah sakit. Rumah sakit pun sampai sekarang masih mempunyai permasalahan sumber daya manusia yaitu kurangnya dookter spesialis. Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya dokter spesialis kebidanan yang menangani ibu hamil dengan resiko tinggi. Koordinasi yang lemah antara rumah sakit dan dinas kesehatan juga memberikan dampak negatif pada tersedianya data mengenai ibu hamil.

Pendekatan perencanaan berbasis bukti menggunakan bukti-bukti ilmiah dan data lokal untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kesehatan ibu dan anak. Harapannya dengan pendekatan perencanaan ini angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat diturunkan. Permasalahan KIA merupakan permasalahan lintas sektoral sehingga perlu dukungan dari instansi-instansi pemerintah di Kabupaten Kepulauan Yapen

Diskusi

Diskusi ini difokuskan pada dukungan instansi pemerintah selain instansi kesehatan di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak antara lain:

1. Dinas Pertanian mendukung program perbaikan-perbaikan pangan dan gizi, meningkatkan gizi ibu hamil dan anak-anak Yapen.
2. Dinas perikanan mendukung program penyediaan perahu tempel. Perahu tersebut dapat digunakan untuk kasus darurat. Sehingga perlu dipikirkan kembali bagaimana model perahu tersebut.
3. Dinas satpol PP dan Dinas Kebersihan akan mendukung dengan program seperti misalnya kebersihan di lingkungan rumah sakit dan puskesmas, sosialisasi kebersihan lingkungan rumah tangga.
4. Dinas Perkebunan mendukung dengan program pemberdayaan apotek hidup dan kebun gantung.
5. Dinas Pekerjaan Umum mendukung dengan memperbaiki akses jalan dan telah direncanakan pembangunan jalan mengelilingi pulau.
6. Dinas pariwisata mendukung program pengadaan Kapal Ambulans (RS Apung) dan Mobil (Bus) Ambulans yang dapat menangani kelahiran atau persalinan darurat sambil menunggu RS.
7. Dinas Informasi dan Komunikasi mendukung dengan program informasi ketersediaan data, sosialisasi kesehatan ibu dan anak terhadap masyarakat.

Selain beberapa dukungan tersebut, ada beberapa permasalahan yang terungkap dalam diskusi ini, yaitu:

1. Kurangnya dokter spesialis di rumah sakit.
2. Permasalahan manajemen internal rumah sakit.
3. Kurangnya bidan di desa.
4. Akses jalan ke beberapa desa yang masih buruk.
5. Kurangnya prasarana untuk emergency yaitu RS Apung dan RS Mobile.
6. Ketersediaan obat-obatan.
7. Sistem rujukan yang perlu diperbaiki.
8. Belum adanya Rumah tunggu bersalin.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, perlu dukungan dari instansi pemerintah lain di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen. Bentuk dukungan yang diharapkan yaitu adanya perencanaan terpadu untuk sektor kesehatan.

Kesimpulan
Pendekatan perencanaan berbasis bukti telah berhasil mempersatukan perencanaan  beberapa lintas sektor antar instansi pemerintah  untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Tindak lanjut yang diharapkan adalah dibentuk Tim Kerja Perencanaan Berbasis Bukti untuk sektor kesehatan di Kabupaten kepulauan Yapen untuk penyusunan program kerja tahun berikutnya dan mengembangkan perencanaan lintas sektor di instansi pemerintah lain untuk mendukung perencanaan di sektor kesehatan.