Seperti yang telah diberitakan di berbagai media bahwa tantangan pembiayaan untuk mengatasi missmatch program JKN belum dapat terselesaikan sepenuhnya sampai saat ini. Pada Rapat Terbatas tentang Pembiayaan BPJS Kesehatan di Kantor Presiden tanggal 9 November yang lalu, Presiden RI juga telah menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu berbagi peran dan tanggung jawab berdasarkan semangat gotong royong. Oleh karena itu, pembagian tugasnya pun harus jelas antara pusat, daerah, dan BPJS Kesehatan. Berbagai isu tata kelola dan sejauh mana implementasi konsep strategic purchasing seringkali menjadi topik yang telah dibahas dalam serangkaian seminar tatap muka dan webinar yang diselenggarakan oleh PKMK FKKMK UGM. Salah satunya juga dalam membahas sistem sentralisasi dan desentralisasi beserta peluan dan tantangannya. Bapak/ Ibu dapat mengakses arsip reportase tahun-tahun sebelumnya dan kegiatan evaluasi JKN tahun 2018 melalui link berikut :

Arsip : Apakah Monev Kebijakan JKN memang diperlukan?	Arsip : Perbandingan Kebijakan Tata Kelola Jaminan Kesehatan Sosial		Arsip : Sentralisasi JKN dan Desentralisasi Sektor Kesehatan
Agenda Evaluasi JKN 2018		Perkembangan Proposal Evaluasi JKN : Topik Tata Kelola