|
Salam Jumpa Bapak/Ibu Pemerhati Manajemen Pembiayaan Kesehatan. Kami sajikan beberapa Artikel/ Jurnal/ Berita dan Agenda sebagai berikut. |
|
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Biaya Medis dan Selisih Penggantian Asuransi pada Pasien Hipertensi dengan Gagal Jantung Kongestif
Cakupan Kesehatan Universal di Negara-Negara yang Rentan dan Terkena Konflik: Wawasan dari Somalia
Cakupan Kesehatan Universal di Negara Berkembang: Hambatan dan Reformasi Strategis
Dampak Pemotongan Anggaran terhadap Kesehatan Pasien Secara Individu
Model Pelaksanaan Kebijakan Asuransi Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) di Indonesia
Jaminan Kesehatan, Penggunaan Layanan Kesehatan, dan Perlindungan Finansial bagi Orang dengan Disabilitas di Indonesia
Menganalisis Hubungan Antara Pengeluaran Kesehatan dan Hasil Kesehatan dalam Sistem Kesehatan
Pembiayaan Kesehatan di Arab Saudi
Complex and Fragmented Financing Inhibits Innovation to Improve PHC Performance in LMICs: Evidence and Strategies for Reform
Di sini disajikan rangkaian temuan lapangan dari Kenya, Pakistan, Indonesia, dan Filipina—empat negara desentralisasi yang telah mengadopsi skema universal health coverage. Semua studi yang dipaparkan merupakan bagian dari portofolio penelitian yang didukung oleh Thinkwell, lembaga yang selama beberapa tahun terakhir memetakan persoalan pembiayaan dan tata kelola pelayanan kesehatan primer (PHC) di negaranegara berpendapatan menengah ke bawah. Reportase
|
Hipertensi yang disertai gagal jantung kongestif (CHF) menyebabkan biaya penyakit yang tinggi, membebani pasien, keluarga, dan fasilitas kesehatan. Biaya medis langsung diketahui memiliki proporsi tertinggi. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan biaya medis langsung pada pasien hipertensi dan CHF, serta perbedaan jumlah pembayaran dibandingkan dengan penggantian asuransi. Analisis bivariat menunjukkan hubungan yang signifikan antara biaya medis langsung dan lama rawat inap, kelas asuransi, serta kondisi komorbid. Studi ini menyimpulkan bahwa lama rawat inap, asuransi, dan kondisi komorbid mempengaruhi biaya medis langsung.
Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 3, yang berfokus pada kesehatan, dan secara khusus SDG 3.8—cakupan kesehatan universal (UHC)—pada tahun 2030 tetap menjadi tujuan kritis bagi semua negara. Artikel ini menyajikan evaluasi terbaru mengenai kemajuan Somalia menuju UHC. Selain itu, dengan mengidentifikasi hambatan utama dalam mencapai UHC di Somalia, studi ini menawarkan wawasan yang mungkin berguna bagi negara-negara lain yang terdampak konflik dan pasca-konflik yang berupaya meningkatkan akses layanan kesehatan dan perlindungan finansial. Mengingat tantangan keamanan yang terus berlanjut di Somalia, mencapai SDG 3.8 pada tahun 2030 tetap menjadi tugas yang berat. Namun, intervensi yang ditargetkan yang mengatasi faktor penentu utama—seperti pendapatan rumah tangga, tingkat pendidikan, dan infrastruktur layanan kesehatan—dapat membantu meningkatkan akses ke layanan kesehatan esensial dan mengurangi hambatan finansial dalam mendapatkan perawatan.
Mencapai Cakupan Kesehatan Universal (UHC) di negara berkembang tetap menjadi tantangan besar akibat keterbatasan keuangan, infrastruktur kesehatan yang tidak memadai, ketidakefisienan tata kelola, dan ketimpangan sosial-ekonomi. Studi ini secara sistematis meninjau literatur yang ada untuk menganalisis hambatan utama dan solusi potensial dalam implementasi UHC di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah (LMICs). Penelusuran komprehensif dilakukan pada PubMed, Scopus, dan basis data akademik lainnya untuk mengidentifikasi studi-studi yang telah direview oleh rekan sejawat yang diterbitkan dalam dekade terakhir. Temuan menunjukkan bahwa keterbatasan keuangan, termasuk pengeluaran langsung yang tinggi dan model pembiayaan kesehatan yang tidak efisien, terus membatasi akses terhadap layanan kesehatan. Selain itu, kesenjangan infrastruktur, kekurangan tenaga kerja kesehatan, dan masalah tata kelola memperparah ketimpangan dalam penyediaan layanan, terutama di daerah pedesaan dan populasi terpinggirkan. Meskipun adanya hambatan ini, strategi seperti model layanan kesehatan terintegrasi, subsidi yang ditargetkan, kemitraan publik-swasta, dan inovasi kesehatan digital telah menunjukkan potensi dalam meningkatkan hasil UHC. Namun, efektivitas intervensi ini bergantung pada komitmen politik yang berkelanjutan, implementasi kebijakan yang efisien, dan investasi berkelanjutan dalam ketahanan sistem kesehatan. Tinjauan ini menekankan perlunya pendekatan yang disesuaikan dengan konteks dalam pembiayaan UHC, kerangka regulasi, dan layanan.
Keterbatasan keuangan publik pasca krisis keuangan 2008 di Eropa seringkali berdampak pada sektor rumah sakit. Artikel ini meneliti i) dampak kesehatan yang disebabkan oleh berkurangnya pasokan rumah sakit, dan ii) mekanisme potensial untuk menjelaskan hal tersebut. Menggunakan kerangka kerja perbedaan bertahap (staggered difference-in-differences), peneliti menganalisis dampak penutupan rumah sakit terhadap hasil perawatan pasien serangan jantung yang dirawat di rumah sakit Italia antara 2008 dan 2015. Hasil menunjukkan bahwa penutupan rumah sakit meningkatkan angka kematian di rumah sakit sebesar 10% dan lama rawat inap sebesar 0,3 hari, tetapi tidak berdampak pada tingkat rawat inap ulang. Peneliti mengeksplorasi mekanisme potensial menggunakan pendekatan estimasi yang berbeda, dan menunjukkan bahwa peningkatan waktu perjalanan setelah penutupan rumah sakit menjelaskan sebagian besar efek kematian.
Pembangunan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi semua orang guna mencapai kesehatan optimal, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan dari negara merupakan hak yang harus dijamin. Namun, upaya melalui implementasi Kebijakan Asuransi Kesehatan Nasional yang dipercayakan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan, hingga saat ini, masih jauh dari makna keadilan. Implementasi BPJS Kesehatan masih menghadapi berbagai masalah, termasuk masalah yang terjadi sejak proses aktivasi kartu BPJS Kesehatan. Kedua, rujukan institusi kesehatan yang ditunjuk oleh BPJS Kesehatan perlu diperluas dan lebih fleksibel. Ketiga, kompleksitas alur layanan BPJS Kesehatan akibat penerapan alur layanan berjenjang.
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program asuransi kesehatan nasional wajib Indonesia dan sistem pembayaran tunggal terbesar di dunia, belum dievaluasi secara ketat terkait jangkauan dan efektivitasnya bagi orang dengan disabilitas, yang seringkali memiliki kebutuhan layanan kesehatan yang lebih besar. Studi ini mengevaluasi cakupan JKN dan hubungannya dengan penggunaan layanan kesehatan serta perlindungan finansial bagi orang dengan disabilitas di Indonesia. Terdapat kesenjangan yang besar dalam cakupan asuransi kesehatan bagi orang dengan disabilitas di Indonesia. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan perlindungan finansial bagi orang dengan disabilitas, memastikan perawatan yang adil dan komprehensif.
Pandemi COVID-19 telah secara signifikan mengubah sistem kesehatan di seluruh dunia, menyoroti peran kritis pengeluaran kesehatan dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan populasi. Situasi luar biasa ini telah menyoroti keseimbangan yang harus dijaga oleh pemerintah antara kebutuhan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan batasan anggaran. Hubungan antara pengeluaran kesehatan dan hasil kesehatan, seperti tahun hidup sehat, harapan hidup sehat, dan tingkat kematian standar, telah menjadi titik fokus dalam memahami dinamika sistem kesehatan dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan tantangan baru. Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan peran signifikan pengeluaran kesehatan, terutama kontribusi rumah tangga, dalam meningkatkan hasil kesehatan kunci dan memperkuat ketahanan sistem kesehatan dalam konteks Uni Eropa.
Saudi Vision 2030 merupakan tonggak perubahan bagi semua aspek ekonomi, termasuk sektor kesehatan. Artikel ini memberikan gambaran komprehensif tentang pembiayaan kesehatan di Kerajaan Arab Saudi (KSA). Artikel ini mengidentifikasi tantangan utama dalam pembiayaan kesehatan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan sistem kesehatan yang diusung oleh inisiatif tersebut. Penelitian ini juga menganalisis dan menunjukkan bagaimana dana kesehatan di KSA dialokasikan di antara berbagai layanan kesehatan, untuk memberikan perspektif tentang efisiensi penggunaan sumber daya di berbagai tingkatan layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan desain campuran yang mencakup tinjauan literatur dan analisis data sekunder. Tinjauan literatur dilakukan sesuai dengan pedoman pelaporan Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Data sekunder dikumpulkan dari laporan dan situs web lembaga pemerintah, organisasi internasional, dan organisasi non-pemerintah. Meskipun telah menerapkan reformasi signifikan dalam sistem kesehatannya, porsi pengeluaran kesehatan swasta dalam total pengeluaran kesehatan hanya mengalami pertumbuhan marginal. Sistem pembiayaan kesehatan saat ini tampaknya tidak memadai untuk mendukung secara memadai pasien kronis dan masyarakat miskin. Terdapat ketidakseimbangan yang signifikan dalam alokasi anggaran pemerintah antara rumah sakit dan perawatan primer, dengan empat per lima sumber daya keuangan diarahkan ke layanan rumah sakit.
Website Terkait
