|
Salam Jumpa Bapak/Ibu Pemerhati Manajemen Pembiayaan Kesehatan. Kami sajikan beberapa Artikel/ Jurnal/ Berita dan Agenda sebagai berikut. |
|
Cakupan Kesehatan Universal Global untuk Komunitas Berpenghasilan Rendah di Seluruh Dunia
Tantangan dan peluang dalam implementasi jaminan kesehatan universal
Reportase Webinar “Global Health Finance after COVID-19 and the Future of UHC”
PKMK-Yogyakarta. Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) menyelenggarakan webinar dengan topik “Global Health Finance after COVID-19 and the future of UHC” pada Kamis (24/7/2025). Webinar ini menghadirkan Prof. Peter Berman yang merupakan Professor University of British Columbia & Adjunct Professor of Global Health and Population, Harvard T.H. Chan School of Public Health sebagai narasumber. Analisis Biaya-Manfaat versus Analisis Efektivitas Biaya dari Perspektif Masyarakat dalam Bidang KesehatanAnalisis efektivitas biaya (CEA) merupakan metode utama yang digunakan dalam evaluasi ekonomi di bidang kesehatan. Namun, CEA memiliki keterbatasan dalam menentukan apakah suatu evaluasi kesehatan secara sosial layak dan oleh karena itu layak untuk didanai. Analisis Biaya-Manfaat (CBA) adalah metode evaluasi ekonomi yang seharusnya digunakan untuk membantu memutuskan investasi apa yang akan dilakukan ketika tujuan utamanya adalah mencatat dampak terhadap seluruh masyarakat. Analisis utilitas biaya (CUA), yang berakar dari CEA, dapat diubah menjadi CBA dalam kondisi tertentu yang tidak umum. Dalam artikel ini, kelebihan dan kelemahan CEA dibandingkan dengan CBA dianalisis secara bertahap, mulai dari bentuk klasiknya dan kemudian melalui CUA hingga menjadi CBA. Analisis ini dilakukan terutama dalam konteks lima intervensi demensia yang telah terbukti lulus uji CBA. Data CBA diubah menjadi istilah CEA dan CUA dalam bentuk tabel agar perbandingan antara CEA dan CBA menjadi paling transparan. Kami menemukan bahwa seberapa banyak anggaran tetap yang digunakan untuk membiayai alternatif lain menentukan seberapa banyak yang tersisa untuk membiayai intervensi tertentu yang sedang dievaluasi. Complex and Fragmented Financing Inhibits Innovation to Improve PHC Performance in LMICs: Evidence and Strategies for Reform
Di sini disajikan rangkaian temuan lapangan dari Kenya, Pakistan, Indonesia, dan Filipina—empat negara desentralisasi yang telah mengadopsi skema universal health coverage. Semua studi yang dipaparkan merupakan bagian dari portofolio penelitian yang didukung oleh Thinkwell, lembaga yang selama beberapa tahun terakhir memetakan persoalan pembiayaan dan tata kelola pelayanan kesehatan primer (PHC) di negaranegara berpendapatan menengah ke bawah. Reportase
|
Sama seperti banyak aspek kemiskinan global lainnya, perlu diidentifikasi tantangan terkait kesehatan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan antara Negara-negara Utara dan Selatan, karena beberapa masalah terkait dengan perbedaan Produk Domestik Bruto (PDB) dan bagian yang dialokasikan atau dapat dialokasikan untuk kebutuhan ini. Dua prinsip telah digunakan untuk mengatasi kesenjangan dalam cakupan layanan kesehatan bagi orang-orang dengan pendapatan rendah di seluruh dunia—Cakupan Kesehatan Universal (UHC) dan Perlindungan Sosial. Cakupan Kesehatan Universal (UHC) adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (3.8) yang berfokus pada hak atas kesehatan, tanpa memandang status pendapatan atau paparan terhadap kesulitan finansial (Averill & Marriott, 2013). Prinsip Pilar Perlindungan Sosial Eropa Uni Eropa berfokus pada hak-hak sosial pekerja, terlepas dari status pekerjaan, yang memiliki hak untuk mengakses perlindungan sosial yang memadai (jaminan sosial, perawatan jangka panjang, pendapatan minimum, dan pendapatan/pensiun usia tua) (DG EMPL, Citation 2025). Masalah pelayanan kesehatan bagi orang dengan pendapatan rendah mencerminkan perpotongan antara komitmen suatu negara terhadap UHC dan Perlindungan Sosial. Bocean dan Vărzaru (Citation 2024) menemukan hubungan positif antara pengeluaran untuk perlindungan sosial dan kualitas hidup serta status kesehatan warganya.
Jaminan Kesehatan Universal (JKN) bertujuan untuk memastikan akses ke layanan kesehatan berkualitas tanpa beban finansial. Studi ini membandingkan model JKN di Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk mengidentifikasi kekuatan, tantangan, dan peluang perbaikan. Melalui analisis literatur komparatif, penelitian ini menyoroti perbedaan signifikan dalam mekanisme pendanaan, cakupan populasi, efisiensi layanan, dan implementasi kebijakan. Malaysia berhasil memanfaatkan pendapatan per kapita yang tinggi untuk menyediakan jaminan kesehatan universal melalui layanan yang didanai pajak, sementara Thailand menunjukkan pengelolaan sumber daya yang efisien dengan skema “30 Baht”, memastikan akses universal meskipun tingkat pendapatan moderat. Meskipun Indonesia menghadapi tantangan akibat populasi yang besar dan pendapatan per kapita yang rendah, negara ini telah mencapai kemajuan signifikan, mencakup 86% populasi sejak diluncurkannya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014. Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi kebijakan meliputi peningkatan mekanisme pembiayaan, peningkatan efisiensi layanan, dan memastikan akses yang lebih luas ke layanan kesehatan di semua wilayah. Bagi Malaysia dan Thailand, menjajaki model pembiayaan berkelanjutan dan mengatasi ketidaksetaraan dalam kualitas layanan kesehatan dapat membantu memastikan keberlanjutan UHC jangka panjang. Bagi Indonesia, meningkatkan kepatuhan pembayaran premi, meningkatkan infrastruktur kesehatan, dan mengatasi defisit pendanaan merupakan kunci.
Website Terkait
