SEMINAR:

Kerjasama Pusat dan Daerah dalam Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Keadilan Sosial

A. Pengantar

Kondisi missmatch anggaran JKN mengundang konsekuensi bahwa peran dalam pengelolaan dana JKN tidak hanya dari pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah. Bahkan ada wacana agar penyelenggaraan JKN diberikan seluruhnya ke pemerintah daerah, sehingga pemerintah pusat hanya berwenang dalam hal manajemen pengawasan. Banyak faktor yang patut dipertimbangkan dalam menemukan formulasi yang tepat mengenai pembagian tugas antara pemerintah daerah dengan pusat. Sistem desentralisasi sekarang membuat daerah diharapkan turut mengawal pembiayaan kesehatan di daerahnya bersama-sama dengan BPJS Kesehatan. Tentunya diharapkan ada keselarasan peran dengan hasil yang optimal bagi upaya penyelenggaraan kesehatan masyarakat, termasuk dalam perspektif keadilan sosial.

B. Tujuan

1. 1. Membahas peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam program JKN
   2. Membahas kerja sama pusat dan daerah dalam perspektif keadilan sosial di era JKN
   3. Membahas tantangan dan peluang formulasi pembagian peran pusat dan daerah

C. Peserta

1. 1. Anggota Community of Practice JKN dan Kesehatan
   2. Peneliti, praktisi, dan akademisi

D. Agenda

Diskusi ini akan diselenggarakan pada:

Bapak/ Ibu/ Sdr yang tidak dapat hadir secara tatap muka dapat tetap mengikusi diskusi webinar melalui link registrasi berikut:https://attendee.gotowebinar.com/register/1670832544430832129. Webinar ID 894-799-371

Arsip diskusi bersama Community of Practice Pembiayaan Kesehatan dan JKN dapat diakses selengkapnya melalui website http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/ dan website http://manajemen-pembiayaankesehatan.net/ 

E. Pemateri

1.    M. Faozi Kurniawan, SE, Akt., MPH
2.    dr. Stefanus Bria Seran (Bupati Malaka)

F. Pembahas

1. Andayani Budi Lestari (BPJS Kesehatan Pusat)
2. Asih Eka Putri (DJSN)
3. Agus Priyanto (Bapel Jamkesos DIY)