JAKARTA, KOMPAS.com - Guna mencapai cakupan jaminan kesehatan di seluruh lapisan masyarakat, diperlukan sinergi yang kokoh antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan berbagai pihak.
Di antaranya kementerian dan lembaga, baik yang berstatus pemerintah maupun non pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
Menurut Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi, selama hampir tiga tahun terakhir, BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama dan sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk mendukung program JKN-KIS.
"Terutama dalam hal perluasan kepesertaan, kolekting iuran, kepatuhan, dan optimalisasi pelayanan kesehatan," kata Bayu dalam keterangannya kepada Kompas.com, Jumat (2/12/2016).
Tercatat, hingga November 2016, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 30 kementerian dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.
Kerja sama yang telah dilakukan tersebut diantaranya, pertama integrasi database yang berbasiskan Nomor Induk Kependudukan ke dalam sistem BPJS Kesehatan untuk mempermudah pendaftaran dan validasi calon peserta JKN-KIS.
Kedua, pendataan dan penyediaan data masyarakat yang miskin dan tidak mampu untuk dimasukkan ke dalam kategori peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Ketiga, pengawasan implementasi program JKN-KIS tepat sasaran.
Keempat, percepatan pendaftaran melalui kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP) untuk mendorong pengusaha mendaftarkan karyawan dan keluarganya saat proses pengurusan perizinan.
Kelima, integrasi Jamkesda untuk mewujudkan universal health coverage.
Keenam, menciptakan regulasi dan tatanan sistem jaminan sosial kesehatan yang kokoh dan berkesinambungan.
Ketujuh, meningkatkan kolektabilitas iuran dan menjaga sustainibilitas program JKN-KIS. Kedepalan penegakan regulasi tentang implementasi program JKN-KIS di tengah masyarakat.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013, BPJS dapat bekerja sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada peserta dan pemenuhan manfaat, kelembagaan, SDM, pengelolaan sistem informasi, peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, atau kerja sama lain yang disepakati bersama.
"Mengingat program ini merupakan salah satu program prioritas Presiden Jokowi-JK yaitu peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui inisiasi Kartu Indonesia Sehat, kami berharap kementerian dan lembaga dapat memberikan support kepada BPJS Kesehatan untuk mewujudkan universal health coverage paling lambat 1 Januari 2019 kelak," pungkas Bayu.
Sekadar informasi, pihak BPJS Kesehatan akan menghentikan sementara kepesertaan BPJS Kesehatan bila terlambat melakukan pembayaran iuran kepesertaan.
Aturan baru ini berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya membayar iuran secara rutin.
"Peserta BPJS Kesehatan yang terlambat membayar iuran dalam satu bulan tidak akan dikenakan denda keterlambatan, tetapi kepesertaannya langsung dinon-aktifkan," kata Bayu.
Menurut dia, aturan baru ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Maret 2016 lalu.
Ketentuan baru tersebut berlaku bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan pekerja penerima upah (PPU).
Tujuan pemberlakuan aturan baru ini untuk meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya membayar iuran secara rutin.
Pasalnya, dalam perkembangan program BPJS Kesehatan, banyak peserta yang sudah menggunakan fasilitas, tetapi tidak mau menanggung beban iuran.
Bayu menjelaskan, di aturan lama, peserta BPJS Kesehatan yang telat membayar iuran akan dikenakan denda sebesar dua persen dari total tunggakan. Batas toleransi menunggak adalah selama tiga bulan.
Pada aturan baru, layanan yang dinon-aktifkan sementara karena telat membayar iuran dapat kembali aktif jika peserta penjaminan membayarkan iuran dengan jumlah iuran yang tertunggak.
Dengan status kembali aktif, peserta bisa mendapat pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan rawat jalan pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL).
